REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
Abstract
Makalah ini membahas tentang peran reformasi birokrasi dalam mewujudkan penerapan secara tegas prinsip-prinsip clean government dan good government yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi penghalang terwujudnya reformasi birokrasi secara utuh yaitu : penyalahgunaan wewenang publik oleh pejabat di instansi, kurangnya mutu pelayanan terhadap masyarakat, perumusan dan pelaksanaan kebijakan.program instansi yang masih bersifat rutinitas, efisiensi dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi rendah, serta belum terwujudnya birokrasi yang antisipasif proaktif dan efektif. Dalam mewujudkan prinsip tersebut diperlukan adanya reformasi birokrasi yang mampu berperan dalam area perubahan di bidang kelembagaan (organisasi), dan ketatalaksanaan. Pemerintah daerah ditutut mampu untuk melaksanakan reformasi birokrasi demi tercapainya ekualitas dengan negara lain dalam hal perwujudan pemerintah derah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
Full Text:
PDFReferences
Putra SA:Reformasi birokrasi bidang organisasi dan tata laksana di kementerian kelautan dan perikanan jakarta.Jurnal Sosial dan Ilmu Politik.2015 Feb 24;4(1):14-8
Andrews, Lorraine, et.al.. Classic Grounded Theory to Analyze Secondary Data: Reality and Reflections. The Grounded Theory Review. 2012;11(1).
Adnan MF:Reformasi birokrasi pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora.2013;12(2):12-7
Article Metrics
Abstract view : 3477 timesPDF - 0 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.