Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 29%

Date: Thursday, May 21, 2020
Statistics: 1539 words Plagiarized / 5351 Total words
Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.
-------------------------------------------------------------------------------------------

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM VARIETAS LOKAL INDONESIA TERHADAP TINDAKAN BIOPIRACY OLEH PENELITI ASING Ave Maria Frisa Katherina Fakultas Hukum Universitas Airlangga Xavier Nugraha Fakultas Hukum Universitas Airlangga Arinni Dewi Ambarningrum Fakultas Hukum Universitas Airlangga ABSTRAK Indonesia sebagai surga keanekaragaman hayati kedua terbesar di dunia setelah Brazil, menjadikan Indonesia rawan sebagai objek biopiracy oleh peneliti asing. 

Kasus Peneliti LIPI serta Kasus Shiseido menjadi bukti bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal serta menjamin kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap varietas lokal atas tindakan biopiracy yang dilakukan oleh peneliti asing? dan 2) Apakah Pemulia tanaman yang melakukan biopiracy dapat dilegitimasi untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman? Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berupa pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Hasil penelitian yang didapatkan adalah Indonesia belum membentuk undang-undang yang secara sui generis mengatur mengenai biopiracy, namun untuk saat ini telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang secara implisit menentang praktik-praktik biopiracy. Kata Kunci: Biopiracy, Keanekaragaman Hayati, Varietas Lokal, Sui Generis ABSTRACT Indonesia as the paradise of the largest biodiversity in the world after Brazil makes Indonesia vulnerable as an object of biopiracy by foreign researchers. 

The LIPI Researcher Case and The Shiseido Case are proof that laws which enforce in Indonesia have not provided optimal protection and guarantee the preservation of Indonesia’s biodiversity. In conducting this research, the authors formulated the problems as follows: 1) Have the existing laws in Indonesia effectively provided legal protection for local varieties from biopiracy actions carried out by foreign researchers? And 2) How is the legitimacy of plant breeders in terms of owning or applying for Plant Variety Protection rights? The research method used to conduct this research is a normative legal research method in the form of statute approach and conceptual approach. 

The research results obtained that Indonesia has not yet formulated a Sui Generis law governing biopiracy, but for now, there are several laws that implicity oppose biopiracy practices. Keywords: Biopiracy, Biodiversity, Local Variety, Sui Generis Latar Belakang Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2013, Indonesia memiliki luas wilayah 1,3 % dari luas permukaan bumi dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi (mega biodiversity) yaitu sekitar 17 % dari keseluruhan jenis makhluk hidup yang ada di bumi ini. Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah Brasil dalam hal keanekaragaman hayati. 

Mega biodiversity yang dimiliki Indonesia terlihat sebagai tambang emas bagi peneliti-peneliti asing. Pada faktanya, tidak semua peneliti asing yang melakukan penelitian di Indonesia memiliki etika yang bijak dalam melakukan penelitian, sehingga menjurus pada biopiracy. Banyak kasus biopiracy yang sejatinya merupakan sebuah ketidakadilan yang terjadi bagi Indonesia. 

Pencetusan istilah biopiracy di Indonesia dilatarbelakangi oleh kasus yang dialami oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dalam kasus tersebut, Peneliti LIPI bersama dengan University of California Davis melalui proyek kerja sama telah menemukan spesies baru dari tawon, yaitu Megalara garuda, namun nama peneliti dari LIPI tidak dicantumkan dalam publikasi. 

Rosichon Ubaidillah, peneliti serangga parasitoid dari Puslit Biologi LIPI, mengungkapkan, tindak biopiracy diduga sering berlangsung di Indonesia. Tentunya, tindakan biopiracy yang dilakukan oleh peneliti asing tanpa izin, tidak lain dapat dipersamakan dengan pencuri yang mengambil manfaat dari biodiversitas di Indonesia yang secara otomatis tidak menciptakan timbal balik positif bagi Indonesia. 

Perlindungan terhadap biopiracy dalam hal keanekaragaman hayati diperlukan karena Indonesia merupakan negara dengan sektor agraris yang luas. Berdasarkan data yang diperoleh dari World Bank pada tahun 2011, menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi yaitu sebesar 35,9% dari total 151,9 juta angkatan kerja. 

Sektor agraris yang luas ini merupakan salah satu yang mendukung perekonomian negara dengan menyumbang devisa negara Indonesia pula. Ketika biopiracy dibiarkan marak di Indonesia, maka keunggulan Indonesia di bidang agraris tidak akan membawa keuntungan secara maksimal yang seharusnya dapat memajukan kesejahteraan umum. Secara historis, akibat dari biopiracy juga menyinggung sisi hak kekayaan intelektual yaitu di bidang paten dan perlindungan varietas tanaman. 

Banyak pendaftaran paten atas keanekaragaman hayati Indonesia dilakukan tanpa pembagian keuntungan dan tanpa menyebutkan sumber asal materi. Hal ini, terbukti dari adanya 40 paten di Jepang yang berbahan dasar dari rempah-rempah asal Indonesia. Hak Paten yang diberikan kepada perusahaan kosmetik Shiseido pun telah dibatalkan setelah beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat membuka mata bahwa perlindungan melalui hak paten tersebut justru tidak melindungi hak masyarakat untuk mendapat pembagian keuntungan. 

Kasus Shiseido merupakan bukti bahwa pengetahuan tradisional di Indonesia, seperti rempah yang dipatenkan Shiseido perlu dilindungi karena rawan menjadi objek biopiracy. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian pengetahuan tradisional maupun sumber daya hayati diantaranya berupa sekadar penelitian ilmiah dan bio-prospecting (pencarian sumber daya genetika dan biokimia yang dapat dimanfaatkan secara komersil berdasarkan kebutuhan industri farmasi, bioteknologi, dan agrikultur). 

Jika kegiatan penelitian ilmiah maupun kegiatan bio-prospecting tersebut dilanjutkan dengan pendaftaran hak kekayaan intelektual tanpa adanya persetujuan yang sah dari pemegang hak atas pengetahuan tradisional tersebut, maka kegiatan-kegiatan tersebut disebut sebagai biopiracy. Konsep traditional knowledge dapat pula diaplikasikan pada sektor agrikultur (contohnya subak di Bali), Sains (contohnya obat tradisional), teknologi (contohnya tempe), pengobatan, termasuk folklore, simbol, dan sebagainya. 

Begitu pula sepatutnya dengan varietas tanaman yang merupakan suatu pengetahuan tradisional yang harus dilindungi juga harus bebas dari indikasi biopiracy oleh pemulia tanaman yang bermaksud mendapatkan hak perlindungan varietas tanaman. Permasalahan Apakah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap varietas lokal atas tindakan biopiracy yang dilakukan oleh peneliti asing? Apakah Pemulia tanaman yang melakukan biopiracy dapat dilegitimasi untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman? Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan peraturan perundang-undangan) maupun conceptual approach (pendekatan konsep). 

Dalam penelitian hukum normatif terdapat kecenderungan untuk menggambarkan hukum sebagai bidang ilmu preskriptif yang mana hukum hanya dilihat dari sudut pandang norma-norma yang terkandung dalam hukum tersebut, oleh karenanya penelitian hukum normatif mencakup penelitian terkait asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yang dimaksud di sini, ialah penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder secara umum dibagi menjadi 3 bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang bersifat autoritatif yaitu peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang berisi penjelasan atau penjabaran lebih lanjut atas bahan hukum primer yang berupa karya tulis seperti buku dan jurnal; seminar maupun lokakarya. 

Sedangkan bahan hukum tersier merupakan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya yaitu kamus, ensiklopedia maupun tulisan artikel di media massa. D. PEMBAHASAN 1. Perlindungan Hukum Terhadap Biodiversitas Indonesia Perlindungan terhadap biodiversitas (keanekaragaman hayati) di Indonesia sejatinya merupakan amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dilakukan oleh negara selaku institusi kekuasaan yang memiliki kedaulatan. 

Lembaga negara diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatan seperti tertuang pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Biopiracy merupakan tindakan yang mengikis kedaulatan negara itu sendiri dalam hal memanfaatkan biodiversitas Indonesia yang dapat memajukan kesejahteraan umum. 

Biopiracy sendiri telah menghambat terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam hal memajukan kesejahteraan umum. Perlu diingat pula bahwa pemanfaatan biodiversitas yang merupakan kekayaan alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat telah tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” 

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara komprehensif terkait perlindungan hukum biodiversitas di Indonesia, namun telah ada konvensi internasional yang dapat dijadikan rujukan pengakuan biodiversitas sebuah negara yang harus dilindungi. Konvensi-konvensi tersebut adalah Convention on Biological Diversity 1992 yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) oleh Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994, Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV). 

Protokol pelengkap Convention on Biological Diversity adalah Protokol Nagoya yang juga merupakan rujukan perlindungan biodiversitas Indonesia. Protokol Nagoya telah diratifikasi dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2013. Secara umum, perlindungan biodiversitas telah diakui dalam Convention on Biological Diversity (CBD), namun belum secara penuh dan spesifik melindungi hak-hak masyarakat terhadap biodiversitas di wilayahnya. 

Artikel 3 CBD menegaskan bahwa sejatinya negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi biodiversitasnya berdasarkan kebijakannya dan bertanggung jawab terhadap lingkungan yang berada dalam lingkup yurisdiksinya agar bebas dari kegiatan yang merusak lingkungan itu sendiri. Konsekuensi logis dari prinsip tersebut adalah negara bertanggung jawab atas segala aktivitas pemanfaatan biodiversitas agar tidak menimbulkan kerugian bagi biodiversitas negaranya juga tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain. 

Artikel 15 CBD memberikan kewenangan bagi negara untuk mengatur regulasi mengenai akses pemanfaatan biodiversitasnya dan kemudahan akses yang memberi manfaat yang berkesinambungan, serta adanya pembagian keuntungan dari pemanfaatan biodiversitas tersebut. Hal ini bermakna bahwa sejatinya pemanfaatan biodiversitas oleh peneliti asing tidak dilarang asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki timbal balik yang positif kepada negara yang memiliki biodiversitas tersebut. 

Protokol Nagoya yang merupakan pelengkap dari Convention on Biological Diversity berisi pengaturan mengenai akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang dari hasil penggunaan sumber daya genetik oleh peneliti maupun perusahaan dari negara pengguna atau badan perwakilan negara pengguna tersebut dimana sumber daya genetik tersebut telah diakses, yang disebut dengan sistem access and benefit sharing. 

Adanya Protokol Nagoya sebagai instrumen hukum bertujuan mendukung dan melindungi hak masyarakat lokal atas biodiversitas, terutama dari tindakan biopiracy melalui dua prinsip, yaitu: Prinsip prior informed consent Dalam prinsip prior informed consent, ada penetapan suatu kewajiban mutlak pada mereka yang ingin mengakses sumber daya genetik untuk memperoleh kesepakatan dari pihak kecuali pihak menghapuskan hak itu. 

Artikel 6 Protokol Nagoya menampakkan adanya hubungan yang bersifat timbal balik dalam hal akses sumber daya genetik yang memberikan kewajiban kompensasi atas pemanfaatan biodiversitas. Dengan adanya prinsip prior informed consent, maka diharapkan dapat memberikan keuntungan yang adil dalam suatu kontrak Prinsip mutual agreed term. Prinsip mutual agreed term adalah kesepakatan yang dinegosiasikan antara penyedia dan pengguna dari sumber daya genetik dan/atau pemegang pengetahuan yang berkait sesuai dengan berhubung pengetahuan dalam pembagian keuntungan yang adil yang disesuaikan dengan situasi akses khusus. 

Aturan dalam melakukan kesepakatan bersama diatur dalam Artikel 6 ayat (3) Protokol Nagoya. Dalam ranah hak kekayaan intelektual, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) mengakomodasi adanya Perlindungan Varietas Tanaman. Artikel 27 ayat (3) TRIPs menegaskan bahwa seluruh negara anggota harus melindungi varietas tanaman dengan paten atau sistem yang berdiri sendiri (sui generis). 

Di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 yang mengakomodasi secara sui generis perlindungan di bidang hak kekayaan intelektual dalam hal varietas tanaman. Cikal bakal TRIPs sendiri juga berasal dari International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention). Tujuan dari UPOV Convention adalah untuk menyediakan dan mendukung sebuah sistem yang efektif bagi perlindungan varietas tanaman, dengan tujuan untuk mendorong pengembangan varietas tanaman baru, demi kepentingan masyarakat. 

Indonesia belum meratifikasi UPOV Convention, namun, semangat dari UPOV Convention dapat dijadikan rujukan dan menjadi tambahan bukti bahwa dunia internasional mendukung adanya perlindungan varietas tanaman. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Konvensi Internasional yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual seperti TRIPs sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perlu diterapkan secara hati-hati di Indonesia. 

Prinsip-prinsip yang diusung WTO/TRIPs Agreement tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip atau paham yang mendasari hak kekayaan intelektual yang merupakan tantangan bagi Indonesia adalah sifatnya yang individualis dan komersialisasi untuk mengejar profit yang maksimal. 

Hak kekayaan intelektual yang mencerminkan sifat individualis terlihat dari definisi para ahli dan Undang-Undang yang berfungsi mengatur perlindungan di bidang hak kekayaan intelektual. Pendapat Peter Mahmud Marzuki adalah “HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil”. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman menegaskan pula bahwa “Hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.” 

Pendapat ahli dan ketentuan undang-undang tersebut memperlihatkan jelas bahwa rezim hukum hak kekayaan intelektual sejatinya menitikberatkan pada individu atau badan hukum pemegang hak kekayaan intelektual. Penerapan prinsip full compliance yang termaktub dalam TRIPs Agreement merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Hal ini disebabkan prinsip full compliance memiliki makna bahwa standar perlindungan hak kekayaan intelektual sama bagi semua negara anggota tanpa memperhatikan kepentingan nasional negara masing-masing. 

Pertanyaan mendasarnya adalah ada tidaknya penyimpangan atau pengecualian terhadap prinsip tersebut, mengingat dalam pemberantasan adanya biopiracy didasarkan pada kepentingan negara sendiri yang mendukung hak-hak masyarakat lokal. Ketika Indonesia menyimpangi full compliance ini, apakah berarti Indonesia melanggar pacta sunt servanda dan menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia? Nampaknya, WTO sendiri tidak terlalu memberikan sanksi kepada negara-negara yang tidak menjalankan sesuai dengan perjanjian TRIPs yang diratifikasi oleh negara-negara anggota. 

Komersialisasi hak kekayaan intelektual untuk mengejar keuntungan maksimal bukanlah suatu larangan, bahkan merupakan sesuatu yang lazim, sehingga dimungkinkan menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri. Bahayanya adalah hak eksklusif di bidang ekonomi yang timbul dari hak kekayaan intelektual dapat digunakan pelaku biopiracy untuk melegitimasi eksploitasi keuntungan yang diperolehnya tanpa adanya pembagian keuntungan. 

Terlebih, dalam Artikel 22 WTO Agreement, negara yang merasa dirugikan kepentingan hak kekayaan intelektualnya dapat melakukan tindakan pembalasan atau tekanan secara ekonomi kepada negara tertentu. Hal ini bukanlah merupakan suatu upaya yang efektif bagi Indonesia untuk merestorasi biopiracy yang menyinggung ranah hak kekayaan intelektual, karena secara ekonomi, Indonesia masih merupakan negara berkembang yang tentu masih jauh di belakang negara-negara yang sudah maju. 

Perlindungan terhadap Biopiracy pada Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pembentukan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman merupakan konsekuensi dari peratifikasian TRIPs Agreement dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman merupakan sistem sui generis untuk melindungi varietas tanaman sesuai Artikel 27 ayat (3) TRIPs. 

Berdasarkan asas preferensi lex superiori derogat legi inferiori, Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 harus memperhatikan dan tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang notabene kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000. Kedaulatan yang termaktub pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak hanya merujuk pada kehidupan politik, namun juga kehidupan ekonomi dan sosial. 

Demikian, prinsip full compliance dalam TRIPs Agreement harus memperhatikan dan dapat diterapkan sepanjang kedaulatan negara dan kepentingan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tetap terlindungi. Sifat individualis dari hak kekayaan intelektual dalam hal perlindungan varietas tanaman pada Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman nyatanya juga dapat dikesampingkan untuk mengakomodasi hak petani tradisional. 

Pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial”. Penjelasan dari Pasal tersebut menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan tidak untuk tujuan komersial adalah kegiatan perorangan terutama para petani kecil untuk keperluan sendiri dan tidak termasuk kegiatan menyebarluaskan untuk keperluan kelompoknya”. 

Perlindungan terhadap petani tradisional maupun masyarakat lokal yang juga merupakan perlindungan terhadap tindakan biopiracy tercermin pada Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000. Pada Pasal tersebut terlihat jelas bahwa varietas lokal dilindungi serta penegasan bahwa varietas lokal merupakan milik masyarakat. Lebih lanjut, penjelasan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 menjelaskan bahwa “varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat.” Varietas lokal yang merupakan milik masyarakat tersebut dikuasai oleh pemerintah. 

Dalam pelaksanaan penguasaannya, pemerintah dapat mengatur hak imbalan dan penggunaan varietas tersebut dalam kaitan dengan Perlindungan Varietas Tanaman. Cakupan dari penggunaan varietas lokal tersebut meliputi pengaturan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemilik varietas lokal. Demikian, sejatinya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman tidak mendukung ruang untuk terjadinya biopiracy yang merugikan masyarakat Indonesia. Hak petani tradisional perlu dilindungi dari biopiracy karena berkaitan dengan pengetahuan tradisional petani tradisional tersebut. 

Adanya pengetahuan tradisional memungkinkan komunitas lokal memiliki hak untuk mengakses penggunaan tanah dan sumber daya genetik sebagai sumber mata pencaharian. Kepemilikan pengetahuan tradisional masyarakat bersifat kolektif dan komunal, karena pengetahuan tradisional dimiliki secara turun temurun. Umumnya, kemampuan dari petani tradisional adalah pengetahuan yang dimiliki secara turun temurun. 

Syarat Varietas Tanaman yang Dilindungi dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan varietas tanaman harus memenuhi syarat protectable of plant variety, yaitu BUSS. Lingkup perlindungan tersebut telah termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. 

Varietas yang dapat diberikan perlindungan adalah varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Syarat tersebut merupakan indikator pemeriksaan substantif dalam pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman. Namun, perlu diingat pula bahwa hak Perlindungan Varietas Tanaman tidak dapat diberikan kepada varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. 

Demikian, ketika varietas tanaman memenuhi BUSS namun melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, maka tidak dapat diberikan hak Perlindungan Varietas Tanaman. Pendaftaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman Pengaturan mengenai subjek hukum telah termaktub pada Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Subjek hukum yang dapat dilindungi oleh hak Perlindungan Varietas Tanaman erat kaitannya dengan pemulia tanaman itu sendiri. 

Pemulia melakukan pemuliaan tanaman. Demikian, permohonan pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang melakukan pesanan varietas tanaman dari pemulia tersebut, ahli waris, dan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman. 

Permohonan untuk mendaftarkan hak Perlindungan Varietas Tanaman diajukan dengan tertulis ke kantor PVT. Permohonan menggunakan bahasa Indonesia dan membayar biaya yang telah ditetapkan oleh menteri. Permohonan pendaftaran tersebut hanya dapat diajukan untuk satu varietas tanaman. 

Proses pendaftaran hak PVT sejatinya telah diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pendaftaran ini penting karena subjek hukum akan mendapat perlindungan hak Perlindungan Varietas Tanaman setelah didaftar, karena sistem perolehan hak didasarkan pada first to file system. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam hal pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman. 

Pejabat khusus yang disebut juga sebagai pemeriksa perlindungan varietas tanaman pada kantor Perlindungan Varietas Tanaman merupakan pejabat pemerintah yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh menteri (dalam hal ini Menteri Pertanian) dan ditugaskan melakukan pemeriksaan substantif dan merekomendasi terkait permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman. 

Dalam melaksanakan tugas, kantor PVT dapat meminta bantuan ahli atau fasilitas yang dianggap perlu, termasuk mencari informasi dari institusi lain dari dalam maupun luar negeri. Pengumuman dibuat oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman tentang adanya permohonan untuk mendapat hak Perlindungan Varietas Tanaman. Pengumuman tersebut sangatlah penting untuk menerapkan asas publisitas. 

Pengumuman permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman tersebut berlangsung selama enam bulan dan dilakukan dengan cara menggunakan fasilitas untuk pengumuman yang jelas dan mudah sehingga diketahui dan dimengerti masyarakat dan pengumuman tersebut dibuat dalam berita resmi Perlindungan Varietas Tanaman. Subjek hukum yang memiliki kepentingan, dapat mengajukan keberatan dengan disertai alasan yang jelas tentang permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman tersebut. 

Pemohon hak Perlindungan Varietas Tanaman memiliki hak untuk mengajukan sanggahan secara tertulis terhadap keberatan yang telah diajukan serta mengirimkan kembali ke kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Keberatan dan sanggahan tersebut akan digunakan untuk tambahan pertimbangan dalam menetapkan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman. 

Pemulia Tanaman yang Melakukan Biopiracy Biopiracy merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum atas hak Perlindungan Varietas Tanaman. Tanaman yang telah digunakan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia secara turun temurun beserta sumber daya genetiknya merupakan salah satu pengetahuan tradisional Indonesia. Sudah selayaknya Indonesia harus memperoleh manfaat dari kekayaan genetik hayati yang merupakan pengetahuan tradisional tersebut. 

Demikian, pemulia yang telah melakukan biopiracy harus ditentang. Dalam kaitannya hak menguasai negara atas kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945. Bahaya dari ketidakpedulian pemeriksa perlindungan varietas tanaman dalam mengetahui indikasi biopiracy yang dilakukan oleh pemulia tanaman adalah terbitnya hak Perlindungan Varietas Tanaman yang memberikan hak eksklusif bagi pemulia yang melakukan biopiracy tersebut. 

Hak eksklusif pemegang hak Perlindungan Varietas tanaman telah termaktub pada Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Konsekuensi dari adanya hak eksklusif dari pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah orang lain tidak dapat melakukan kegiatan yang bersifat komersil terhadap varietas tanaman yang dilindungi tanpa adanya persetujuan. 

Padahal, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah menegaskan bahwa varietas lokal adalah milik masyarakat. Hal ini akan menjadi sangat ironi ketika varietas tanaman lokal Indonesia yang merupakan salah satu pengetahuan tradisional milik bangsa Indonesia tidak bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai pemilik pengetahuan tradisional tersebut secara bebas demi kemakmuran bangsa Indonesia sendiri. 

Hak eksklusif tersebut adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan pada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Penggunaan hasil panen untuk propagasi tersebut wajib diberikan persetujuan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman. Pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman pun memiliki hak untuk melakukan produksi atau perbanyakan benih, persiapan untuk propagasi, pengiklanan, penawaran, penjualan atau perdagangan, pengeksporan, pengimporan, dan/atau pencadangan. 

Pemberian hak eksklusif semacam itu tidak patut diberikan kepada Pemulia yang melakukan biopiracy, karena hanya membawa keuntungan hak eksklusif pada satu pihak saja, yaitu Pemulia yang melakukan biopiracy, tidak kepada kepentingan umum bangsa Indonesia dikesampingkan. Biopiracy yang dilakukan oleh pemulia tanaman asing sepatutnya sudah harus dicegah mulai dari sebelum pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman, bukan hanya setelah proses pendaftaran hak Perlindungan Varietas Tanaman. 

Penerapan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 memberikan kesempatan penuntutan hukum bila terjadi pelanggaran biopiracy. Namun sejatinya, pemulia tanaman yang melakukan biopiracy dapat dicegah untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman mulai dari pemeriksaan substantif. Bahkan, seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pihak asing harus mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah Pusat sebagaimana dalam hal ini adalah Kementerian Riset dan Teknologi – Badan Riset dan Inovasi Nasional RI (Kemenristek-BRIN RI) sebelum melakukan penelitian di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2006 serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Lebih lanjut dalam Pasal 75, Pasal 76, serta Pasal 77 Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah diatur mengenai kewajiban-kewajiban bagi peneliti asing dalam hal melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia serta pengaturan mengenai kapasitas ilmiah yang setara antara peneliti Indonesia dengan peneliti asing yang keduanya sebagai mitra kerja. Ketiga Pasal dalam Undang-Undang No. 

11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut merupakan bentuk perlindungan tahap awal atas kemungkinan adanya tindakan biopiracy yang dilakukan oleh peneliti asing. Dengan adanya penelitian yang bersifat kolaboratif antara peneliti Indonesia dengan peneliti asing, maka pada saat publikasi internasional dan pendaftaran terkait hak kekayaan intelektualnya harus mencantumkan nama peneliti Indonesia. 

Pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Peneliti Asing yang Tidak Direkomendasikan (beserta lampirannya), pada Pasal 3 ayat (4) beserta lampiran Peraturan Menteri a quo bahwa terdapat pengaturan mengenai pembatasan lokasi penelitian karena salah satu alasannya adalah daerah tidak direkomendasikan oleh pemerintah merupakan daerah yang memang belum banyak terjamah oleh peneliti Indonesia. 

Sehingga secara logis, apabila pemerintah memberikan izin kepada peneliti asing untuk mengeksplor daerah-daerah yang belum banyak terjamah oleh peneliti Indonesia maka akan sangat mungkin terjadi tindakan biopiracy oleh peneliti asing tersebut. Oleh karenanya, dalam hal pencegahan tindakan biopiracy oleh peneliti asing, selain membentuk instrumen hukum yang memberikan perlindungan dan menjamin kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dari tindakan biopiracy oleh peneliti asing juga perlu adanya kesungguhan dari pemerintah daerah setempat (dalam hal ini adalah bupati/walikota atau gubernur) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial, untuk mendaftarkan varietas lokal; mengembangkan varietas lokal menjadi materi genetik; produk unggulan; dan varietas unggul lokal yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan tujuan pariwisata yang berbasis kearifan lokal, dan kekayaan sumber daya genetik lokal yang memberi manfaat tidak hanya kepada pemerintah daerah setempat saja namun manfaat tersebut dapat dinikmati pula oleh petani-petani lokal yang membudidayakannya secara turun temurun. 

Kembali lagi pada pembahasan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, isu hukum yang timbul dari adanya penerapan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 yang dijadikan dasar untuk perlindungan terhadap biopiracy adalah alternatif penyelesaian hukum dalam hal terjadi biopiracy. Perlindungan terhadap biopiracy diakomodasi dalam United Nation on Convention on Biological Diversity dan penyelesaian sengketanya pun telah diatur pada Artikel 27 United Nation on Convention on Biological Diversity tersebut. 

Berdasarkan artikel tersebut, setidaknya ada dua tipe model penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa alternatif (non-litigasi) dan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam hubungannya dengan Hak Kekayaan Inteletual, WTO memiliki badan khusus yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. 

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000, penyelesaian sengketa secara domestik dapat dilakukan di ranah Pengadilan Negeri. Mengingat Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, maka penyelesaian secara musyawarah mufakat merupakan salah satu alternatif yang paling tepat, dalam hal ini adalah penyelesaian non-litigasi, sehingga penyelesaian sengketa alternatif hendaknya ditempuh terlebih dahulu sebelum memasuki penyelesaian sengketa secara litigasi. 

Adanya perlindungan hukum agar dapat memperoleh haknya yang hilang ini, sejatinya sesuai dengan asas hukum lou le ley chose, la ceo done remedie a vener a ceo, yang berarti ketika hukum memberikan suatu hak, maka hukum juga akan memberikan obat untuk penyembuhan. E. PENUTUP 1. Kesimpulan Indonesia menentang adanya biopiracy dan memiliki instrumen hukum sebagai landasan perlindungan biopiracy, meskipun tidak secara sui generis diatur dalam undang-undang tersendiri. 

Peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan biopiracy adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannnya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 14 Tahun 2017. 

Pemulia tanaman yang melakukan biopiracy sejatinya tidak dapat dilegitimasi untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman karena melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tersebut menunjukkan varietas yang tidak dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman, yang dalam hal ini, biopiracy merupakan lingkup yang seharusnya tidak dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman. 

Berdasarkan Pasal tersebut, biopiracy tidak dapat diberi Perlindungan Varietas Tanaman karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal telah terjadi biopiracy atas varietas lokal, maka terdapat pilihan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan antara lain jalur non-litigasi (penyelesaian sengketa alternatif) yang berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase serta jalur litigasi di Pengadilan Negeri. 

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, maka penyelesaian sengketa alternatif (jalur non-litigasi) hendaknya dilakukan terlebih dahulu sebelum menempuh jalur litigasi di Pengadilan Negeri. Saran Berdasarkan pemaparan penulis dalam pembahasan artikel ini, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut: Pemerintah Daerah (dalam hal ini bupati/walikota atau gubernur) lebih pro-aktif untuk berkontribusi melindungi varietas lokalnya dari tindakan biopiracy dengan lebih giat mendaftarkan varietas lokal tersebut pada PPVTPP (Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian). 

Pembentukan undang-undang tersendiri secara sui generis terkait perlindungan terhadap tindakan biopiracy. DAFTAR PUSTAKA Adlhiyati, Z. et al. 2016. The Model of Biopiracy Dispute Settlement in The Framework of Protecting Traditional Knowledge. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 16, Nomor 1. Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, dan Risdiana Izzaty, “Hak Konstitusional Lembaga Kepresidenan Dalam Penolakan Pengesahan RUU APBN Oleh DPR”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 7, Nomor 3. Biber-Klemm, Susette dan Sylvia Martinez. 2006. 

Access and Benefit Sharing: Good Practice for Academic Research on Genetic Resources. Bern: Swiss Academy of Sciences. Irawan, Chandra. 2012. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional. Bandung: Mandar Maju. Jened, Rahmi. 2013. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI). Jakarta: Rajawali Pers. 

Nina Amelia Novita Sari et.al., Implikasi Penafsiran Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Hukum Agraria Pada Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia, UPH Law Review, Volume 19, Nomor 2. Novia Ujianty Silitonga, 2008, Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman, Skripsi, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112). Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375). 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666). Posey, Darrell Addison dan Graham Dutfield. 1996. Beyond Intellectual Property: Toward Traditional Resource Rights for Indigenous People and Local Communities. Ottawa: International Development Research Centre. 

Puspitasari, W. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional dengan Sistem Perizinan: Perspektif Negara Kesejahteraan. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1. Rao, Dronamjaru Krishna. 2008. Emerging Consequences of Biotechnology: Biodiversity Loss and IPR Issues. Toh Tuck Link: World Scientific. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers. Sonata, D. 

L. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1. Tanjung, N. G. A. dan Diah A. A. S. 2017. Konsep Access and Benefit Sharing Sebagai Pencegahan Biopiracy di Indonesia. Belli ac Pacis: Jurnal Hukum Internasional, Volume 3, Nomor 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protocol Nagoya tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannnya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556). 

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374). Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043). 

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556). Wiradirja, I. R. 2013. Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System. 

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 20, Nomor 2. Yulia dan Zinatul A. Z. 2013. Melindungi Keanekaragaman Hayati dalam Kerangka Protokol Nagoya. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2. Zahrah Ayu Novianti, 2017, Efektivitas Perjanjian Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) dalam Menanggulangi Perdagangan Barang Palsu (Kosmetik) di Indonesia 2000-2016, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (tanpa nama). 2018. 

Percepatan Pendaftaran Varietas Lokal Melalui Peningkatan Kompetensi Pendekripsi Varietas Tanaman (Online), <http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms2017/berita/percepatan-pendaftaran-varietas-lokal-melalui-peningkatan-kompetensi-pendeskripsi-varietas-tanaman/>, (diakses 10 Mei 2020). Bahtera, E. Terbesar Kedua di Dunia, Keanekaragaman Hayati Indonesia Baru Tergarap 5% (Online), <http://news.unpad.ac.id/?p=36173>, (diakses 21 November 2018). Hidayat, A. Sektor Pertanian: Perlu Upaya Akselerasi Pertumbuhan (Online), <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/sektor%20pertanian%20perlu%20upaya%20akselerasi%20pertumbuhan.pdf>, (diakses 21 November 2018). Kemenristekdikti, Seberapa pentingkah Perizinan Peneliti Asing? (Online), <https://risbang.ristekdikti.go.id/publikasi/berita-kegiatan/seberapa-pentingkah-perizinan-peneliti-asing/>, (diakses 11 November 2018). Kosasih, D. Biopiracy, Tidak Hanya Sembunyi-Sembunyi (Online), <https://www.greeners.co/berita/biopiracy-tidak-sembunyi-sembunyi/>, (diakses 21 November 2018). Rikin, A. S. 2019. Ketidakpedulian Perbesar Potensi Pencurian Sumber Daya Hayati (Online), <https://www.beritasatu.com/nasional/582285-ketidakpedulian-perbesar-potensi-pencurian-sumber-daya-hayati>, (diakses 6 Mei 2020). Utomo, Y. W. 2012. LIPI Akan Selidiki Praktik Biopiracy (Online), <https://sains.kompas.com/read/2012/05/04/08175361/lipi.akan.selidiki.praktik.quotbiopiracyquot>, (diakses 20 November 2018). 

INTERNET SOURCES:
-------------------------------------------------------------------------------------------
<1% - https://id.123dok.com/document/y8gmmgwz-bs-ppkn-kelas-xi-semester-1-gabungan.html
<1% - https://kkp.go.id/djprl/artikel/17650-indonesia-pastikan-global-biodiversity-framework-post-2020-jamin-kelestarian-kehati
<1% - http://repository.upi.edu/25022/4/S_PEA_1203929_Chapter%201.pdf
<1% - https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16291/10837
<1% - https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/256/246
<1% - https://www.yumpu.com/id/document/view/24359105/laporan-akhir-tim-naskah-akademik-rancangan-undang-undang-
<1% - https://id.123dok.com/document/dzxmmvyr-pewarisan-hak-cipta-menurut-kuhperdata-dan-undang-undang-nomor-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta.html
<1% - https://unctad.org/en/Docs/diaepcb200913_en.pdf
<1% - https://core.ac.uk/display/141704867
<1% - https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_2/wipo_grtkf_ic_2_16.html
<1% - https://www.hutanhujan.org/petisi/1151/tingkat-peringatan-merah-bagi-biodiversitas
<1% - https://fishynee.blogspot.com/2011/12/beberapa-kliping-tentang-keanekaragaman.html
<1% - https://limbarup.wordpress.com/tag/perjuangan/
<1% - https://www.scribd.com/document/364394300/Ekologi-Papua
<1% - https://biology2017.wordpress.com/2017/01/08/biopiracy/
<1% - https://bioteknews.blogspot.com/2012/
<1% - https://tiarramon.wordpress.com/page/2/
<1% - https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16084/10630
<1% - https://thestvdentz0n3.blogspot.com/
<1% - https://ayobelajarhaki.wordpress.com/tag/varietas-tanaman/
<1% - https://azharuna.blogspot.com/2017/01/penerapan-uu-nomor-32-tahun-2009-dalam.html
<1% - https://satriofh.blogspot.com/2016/11/penulisan-skripsi-dengan-metode-yuridis.html
<1% - https://skripsi-konsultasi.blogspot.com/2019/06/pendekatan-dalam-hukum-skripsi-dan-tesis.html
<1% - https://syafiunizar93.blogspot.com/2016/10/makalah-metode-penelitian-dan-penulisan.html
<1% - http://repo.unsrat.ac.id/275/1/REFORMASI_BIROKRASI_DALAM_RANGKA_MEWUJUDKAN_GOOD_GOVERNANCE_DITINJAU_DARI_PERATURAN_MENTERI_PEMBERDAYAAN_APARATUR_NEGARA_DAN_REFORMASI_BIROKRASI_NOMOR_20_TAHUN_2010.pdf
<1% - https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/
<1% - https://lathifadvokat.blogspot.com/2015/11/contoh-proposal-skripsi-penelitian.html
<1% - https://www.saplaw.top/good-governance-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/
<1% - https://id.scribd.com/doc/313654977/jurnal
<1% - https://id.123dok.com/document/qvp7gpdq-kedudukan-pedagang-bensin-eceran-pertamini-dalam-transaksi-penjualan-bensin-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-22-tahun-2001-tentang-minyak-dan-gas-bumi-2.html
<1% - https://www.linguistikid.com/2016/11/penggunaan-variasi-register-media-masa.html
<1% - https://masudumar.wordpress.com/2018/01/23/kewenangan-lembaga-lembaga-negara-menurut-uud-nri-tahun-1945/
<1% - https://materibahasaindonesiasmp.blogspot.com/2018/06/lembaga-negara-sesuai-dengan-uud-negara.html
<1% - https://pshk.or.id/blog-id/konstruksi-kedaulatan-rakyat-dalam-legislasi/
<1% - https://radenfatah.ac.id/artikel/15/index.php?lang=Id
<1% - http://m-notariat.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/PERLINDUNGAN-HUKUM-BAGI-KREDITUR-ATAS-JAMINAN-SERTIFIKAT-HAK-GUNA-BANGUNAN-YANG-BERDIRI-DI-ATAS-HAK-PENGELOLAAN.docx
1% - https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945
<1% - https://www.suaramerdeka.com/news/opini/221779-pembebasan-tanah-untuk-kepentingan-umum
<1% - https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia
<1% - https://es.scribd.com/document/365816494/Paten
<1% - http://www.bphn.go.id/data/thumbnails/pkj-2011-15.pdf
<1% - https://www.slideshare.net/yunzz/artikel-jpsl-preventive-expenditure
<1% - https://www.greeners.co/berita/indonesia-ratifikasi-protokol-nagoya/
<1% - https://surajis.wordpress.com/category/kebijakan/page/2/
<1% - https://animarlinarosadi.wordpress.com/author/animarlinarosadi/
<1% - https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/dear-wajib-pajak-ini-kerugian-hingga-risiko-tak-lapor-spt/ar-BB13lcWE
<1% - https://jembatan4.blogspot.com/2013/08/perubahan-iklim-dan-pengaruhnya.html
<1% - https://perdesaansehat.com/category/gerakan-desa-membangun-indonesia-bidang-sosial-dasar/
1% - https://zombiedoc.com/pedomanbad896a4399f2fb945f9997fe15c9bd599364.html
<1% - http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/59/43
<1% - https://www.scribd.com/document/385769813/JURNAL
<1% - https://www.researchgate.net/publication/318595923_HAK_KEKAYAAN_INTELEKTUAL_SEBAGAI_BENDA_PENELUSURAN_DASAR_PERLINDUNGAN_HKI_DI_INDONESIA
<1% - https://www.researchgate.net/publication/317561992_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_PENGETAHUAN_OBAT-OBATAN_TRADISIONAL_DALAM_REZIM_HAK_KEKAYAAN_INTELEKTUAL_HKI_INDONESIA_Studi_Pada_Masyarakat_Tradisional_Sasak_LEGAL_PROTECTION_TOWARD_TRADITIONAL_MEDICINE_
<1% - https://souisapaul81.blogspot.com/2013/
<1% - http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/3466/draf%20final%20ujian%20proposal.doc?sequence=2
<1% - https://id.123dok.com/document/q296pxez-bab-i-pendahuluan-a-latar-belakang-masalah-rekonstruksi-perlindungan-hukum-hak-cipta-bagi-kesejahteraan-hidup-pengrajin-batik-yang-berbasis-nilai-keadilan-studi-kasus-pengrajin-batik-surakarta-unissula-repository.html
<1% - http://eprints.undip.ac.id/57107/1/BAB_III_Revisi_07-02-17.doc
<1% - https://denchiel78.blogspot.com/2011/01/fatwa-mui-tentang-hak-cipta.html
1% - https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl18834/parent/253
1% - https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_29_Tahun_2000
<1% - https://duniapendidikan.co.id/hubungan-internasional/
<1% - https://wamafmablogspotcom.blogspot.com/
<1% - http://www.ememha.com/2019/07/hak-kekayaan-intelektual-hkum4302.html
<1% - https://dunia.tempo.co/read/531349/retas-situs-australia-bumerang-bagi-indonesia
<1% - https://www.researchgate.net/publication/331174334_Perbandingan_Sistem_Kesehatan_di_Negara_Berkembang_dan_Negara_Maju
<1% - https://www.kemenperin.go.id/download/140/Kebijakan-Pemerintah-dalam-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual-dan-Liberalisasi-Perdagangan-Profesi-di-Bidang-Hukum
<1% - https://dyaayankgix.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated
<1% - https://alifkaputrii.blogspot.com/2015/09/bentuk-dan-kedaulatan-negara-indonesia.html
1% - http://hki.umm.ac.id/files/file/materi/Workshop%20HKI%20UBB/PVT%20Agus%20Zainudin%20UMM.pdf
<1% - http://www.law-indonesia.org/2014/01/implementasi-perlindungan-varietas.html
<1% - http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_29_00.htm
<1% - https://bumihijaublog.blogspot.com/2013/03/hak-hak-petani.html
<1% - https://aliesaja.wordpress.com/category/uncategorized/page/2/
<1% - http://cybex.pertanian.go.id/artikel/80925/varietas-lokal-nanas-bikang/
<1% - https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl364/parent/253
<1% - https://www.hrw.org/id/report/2019/09/22/333510
<1% - https://anekaplanta.wordpress.com/2008/01/12/undang-undang-nomor-29-tahun-2000-tentang-perlindungan-varietas-tanaman/
1% - https://muliaditugas.blogspot.com/2011/01/makalah-pvt.html
<1% - http://www.law-indonesia.org/2013/09/implementasi-perlindungan-varietas.html
<1% - https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/83/0
1% - http://eprints.umm.ac.id/36242/3/jiptummpp-gdl-sofyahandr-47467-3-babii.pdf
<1% - http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35148/Chapter%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y
<1% - https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/in/id/id049in.pdf
<1% - https://www.kompasiana.com/nugroho/55011680a3331153185107f7/haki-transformasi-bentuk-neokolonialisme
<1% - https://core.ac.uk/download/pdf/76936452.pdf
<1% - https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-32-2009-perlindungan-pengelolaan-lingkungan-hidup
<1% - https://www.researchgate.net/publication/47683366_Aspek_Hukum_Perlindungan_Varietas_Tanaman_Ditinjau_Dari_Undang-Undang_Nomor_29_Tahun_2000_Tentang_Perlindungan_Varietas_Tanaman
<1% - https://riskaegawardani.blogspot.com/2015/01/kasus-pembajakan-hayati-biopiracy.html
<1% - https://dik.ipb.ac.id/pvt/
<1% - https://yohanafransiskav.blogspot.com/2016/
<1% - https://www.berantasonline.com/penegakan-hukum-di-bidang-ketenagakerjaan-yang-berhubungan-dengan-perlindungan-norma-pengupahan/
<1% - https://syahralahmad.blogspot.com/2016/06/kesalahan-pemotongan-dan-pemungutan.html
<1% - https://www.mensobsession.com/article/detail/1460/bambang-p-soemantri-brodjonegoro-menteri-riset-dan-teknologi-kepala-badan-riset-dan-inovasi-nasional
<1% - https://asefts63.files.wordpress.com/2011/01/permendiknas-no-22-tahun-2006-standar-isi.pdf
<1% - http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/203
<1% - https://penelitian.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/295/2019/08/PENELITI-ASING-DALAM-PERSPEKTIF-UU-SINAS-IPTEK-dan-PERATURAN-TERKAIT-LAINNYA-23-AGUSTUS-2019.pdf
<1% - https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-12.doc
<1% - https://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/3227
1% - https://lpm.umi.ac.id/asset/files/Permen_Ristek_Dikti_No_14_2017_Perizinan_Penelitian_Asing.pdf
<1% - http://fwatcher.fwi.or.id/artikel-peserta/
<1% - http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p_mentan/Permentan-01-06.pdf
<1% - https://banjani.wordpress.com/2016/06/22/makalah-haki-perlindungan-paten-variates-tanaman-men-uu-29-th-2000-tent-pvt/
<1% - https://penulis-mimpi.blogspot.com/2008/05/undang-undang-no-5-tahun-1994.html
<1% - https://klinikhukum.id/bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/
<1% - http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/3000-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa.html
<1% - http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/6994
<1% - http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn212-2018.pdf
<1% - https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/UU-Nomor-11-Tahun-2013.pdf
<1% - http://lppm.undip.ac.id/v1/wp-content/uploads/Materi-Sosialisasi-TRL1.pdf
<1% - https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt58ad55de64259/node/534/peraturan-presiden-nomor-14-tahun-2017
<1% - http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id/cms/wp-content/uploads/2016/01/UU_29_2000_PVT.pdf
<1% - https://id-id.facebook.com/notes/nazarudin-togakratu/perbedaan-mediasi-advokasi-litigasi-dan-non-litigasi/10150478059672162/
<1% - http://sakip.pertanian.go.id/admin/file/RENSTRA%20PVT-PP%202010.pdf
<1% - http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/issue/view/44
<1% - https://www.belbuk.com/politik-hukum-hak-kekayaan-intelektual-indonesia-kritik-terhadap-wtotrips-agreement-dan-upaya-membangun-hukum-kekayaan-intelektual-demi-kepentingan-nasional-p-26903.html
<1% - https://id.123dok.com/document/4zp1l8oz-tanggung-jawab-pengelola-tempat-perdagan.html
<1% - https://id.linkedin.com/in/putri-riska-answendy-033432166
<1% - https://ojs.uph.edu/index.php/LR/search?subject=Putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%2C%20Politik%20Hukum%20Agraria
<1% - http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2017/bn1970-2017.pdf
<1% - http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No__28_Th_2019_ttg_Angka_Kecukupan_Gizi_Yang_Dianjurkan_Untuk_Masyarakat_Indonesia.pdf
<1% - http://www.hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No._59_ttg_Perizinan_LITBANG_Kesehatan_Berisiko_Tinggi_dan_Berbahaya_.pdf
<1% - http://www.religionandnature.com/ern/sample/Simpson--TEK-Canada.pdf
<1% - http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/9832
<1% - https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/12233
<1% - https://sugimannt.blogspot.com/2010/01/kunci-jawab.html
<1% - https://balaikliringkehati.menlhk.go.id/en/about-us/nagoya-protocol/
<1% - https://jdih.lipi.go.id/peraturan/Perka%20LIPI%20No.%204%20Tahun%202014.pdf
1% - http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-182-2020_ttg_Jejaring_Laboratorium_Pemeriksaan_COVID-19.pdf
<1% - http://hortikultura.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2015/06/Peraturan-Pemerintah-No.14-tahun-2004.pdf
<1% - https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/UU_21_2004.pdf
<1% - https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/PERATURAN/uu-2013-11.pdf
<1% - https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/issue/view/532/showToc
<1% - https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/9349/0
<1% - http://eprints.umm.ac.id/39006/1/PENDAHULUAN.pdf