http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/issue/feedSPEKTRUM HUKUM2024-02-11T16:10:30+07:00Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, SH, MHumspektrumhukum@untagsmg.ac.idOpen Journal Systems<center><marquee bgcolor="cad626" height="200%" width="160%"><a href=""><font size="4">Call For Papers Jurnal SPEKTRUM HUKUM For Volume 20| Issue 2 (October 2023) deadline Submission On 25 August 2023</font></a></marquee></center> <p align="justify"><font size="3"><strong>Jurnal SPEKTRUM HUKUM</strong>, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, Jurnal SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Jurnal ini memberikan akses terbuka langsung ke isinya dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara bebas untuk publik mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar dalam lingkup bidang hukum.Jurnal ini bertujuan untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.</font></p> <div id="journalDescription"><br /><table class="data" width="265%" bgcolor="#f3fff0"><tbody><tr valign="top"><td width="30%">Journal title</td><td width="80%"><strong>Jurnal SPEKTRUM HUKUM</strong></td></tr><tr valign="top"><td width="30%"><span>Subject</span></td><td width="80%">ILMU HUKUM</td></tr><tr valign="top"><td width="30%"><span>Language</span></td><td width="80%"><span> Indonesia</span></td></tr><tr valign="top"><td width="20%"><span>ISSN</span></td><td width="80%"><span><span>2355-1550</span> (online),1858-0246</span> (print)</td></tr><tr valign="top"><td width="30%">Frequency</td><td width="80%">2 issues per year </td></tr><tr valign="top"><td width="20%">DOI</td><td width="80%">10.35973/Spektrum hukum<strong><br /></strong></td></tr><tr valign="top"><td width="30%">Acreditation</td><td width="80%">Sinta 4 (SK NOMOR 28/E/KPT/2019 )</td></tr><tr valign="top"><td width="30%">Editor-in-chief</td><td width="80%">Anggraeni Endah Kusumaningrum</td></tr><tr valign="top"><td width="30%"><span>Publisher</span></td><td width="80%">Program Studi Hukum Program Magiter </td> </tr><tr valign="top"><td width="30%"><span>email</span></td><td width="80%">spektrumhukum@untagsmg.ac.id </td> </tbody></table></div>http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/4308Tinjauan Hukum Kerugian Badan Usaha Milik Negara Akibat Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Dari Pemerintah2023-12-09T17:43:29+07:00Rian Hari Anggororianhanggoro@gmail.comRian Hari Anggororianhanggoro@gmail.comYusuf Hidayatyusuphidayat0406@gmail.comSadino Sadinosadinob@gmail.com<p><em>Infrastruktur jalan tol di Pulau Sumatera merupakan salah satu infrastruktur yang diprioritaskan pembangunannya. Disebabkan proyeknya yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero). Tentunya, penugasan ini akan membebani perusahaan dan bahkan merugikan perusahaan, karena proyeknya tidak layak secara finansial. Sepatutnya proyek penugasan dijamin oleh pemerintah, baik dari segi keuntungan maupun pinjaman, sehingga tidak merugikan perusahaan, karena perusahaan perseroan memiliki tujuan umum untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar-dasar hukum mengenai penugasan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan kompensasinya bagi perusahaan perseroan, dan untuk melihat apakah dasar hukum tersebut sesuai dengan proses bisnis pengusahaan jalan tol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis konseptual, dengan cara menelaah konsep kelayakan investasi pengusahaan jalan tol, arus suntikan dana segar dari pemerintah untuk BUMN, dan peraturan perundang-undangan terkait penugasan pemerintah kepada BUMN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang ada belum sesuai dengan kondisi bisnis pengusahaan jalan tol. Dalam peraturan yang mengatur kompensasi kerugian akibat penugasan, belum dijelaskan kondisi-kondisi kerugian, dan dalam praktek hukum tersebut, masih dirasa hanya sesuai untuk penugasan penyediaan barang publik, seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, perlu adanya penyesuaian peraturan atau peraturan baru yang menjelaskan tata cara atau pedoman kompensasi kerugian akibat penugasan pengusahaan jalan tol yang tidak layak secara finansial.</em></p>2023-10-31T09:44:15+07:00Copyright (c) 2023 SPEKTRUM HUKUMhttp://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/4420Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dengan Model Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen2023-12-09T17:43:29+07:00Sodikin Sodikinsodikin.fh@umj.ac.id<em>Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regulates legal efforts to resolve consumer disputes through the courts.</em><em> </em><em>The lawsuit for damages is based on an unlawful act</em><em>. The problem is how the concept of unlawful acts is a strict liability model for demanding compensation. The research method used is normative legal research. The results of this study explain that legal remedies through the concept of unlawful acts with this absolute liability model are by interpreting Article 19 paragraphs (1) and (3) of Law Number 8 of 1999. The concept of an unlawful act with a strict liability model is a plaintiff's obligation to prove the existence of a loss without having to prove a mistake. The recommendation is that the Government and the DPR immediately revise Law Number 8 of 1999 by strictly regulating unlawful acts as a legal norm in the law.</em>2023-10-31T09:44:14+07:00Copyright (c) 2023 SPEKTRUM HUKUMhttp://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/4345Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif2023-12-09T17:43:29+07:00Anugrah Sahtia Magalaanugerah0809@gmail.comLegal accommodation living in the national criminal law system is an important orientation in criminal law reform after the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This change is aimed at integrating living law as an instrument in achieving substantive justice in Indonesia. This research was conducted using juridical-normative methods and statutory approaches, specifically by elaborating Article 2 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and examining living legal accommodation arrangements using a progressive legal perspective. Progressive law was chosen as the perspective in this study because of its relevance to the movement of criminal code reform in Indonesia. The results of this study are divided into shows that the legal formulation that lives in the Criminal Code is in accordance with progressive legal concepts and values, including deconstructing legal positivism by expanding the principle of legality, applying a holistic paradigm, and reorienting legal goals to substantive justice. However, there is an important note related to the potentiality of legal arrangements living in local regulations that can tend to positivization, which has an impact on the phenomenon of norm reductionism. Hukum yang hidup dan telah terpositivisasi dapat kehilangan esensinya dan menjadi hukum positif. The progressive legal perspective directs that derivative arrangements of the Criminal Code be carefully formulated by aligning themselves with the five missions of the Criminal Code. The purpose of this study is to provide a comprehensive picture of progressive legal perspectives in legal accommodation that lives in the Criminal Code, so that it can be a guideline for policymakers in formulating strategies for implementing the Criminal Code in public life in Indonesia.2023-10-31T09:44:16+07:00Copyright (c) 2023 SPEKTRUM HUKUMhttp://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/4455Sistem Pengawasan Bagi Orang Asing Yang Tinggal Di Indonesia Menurut UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian2024-02-11T16:10:30+07:00Mahmuda Pancawisma Febriharinimahmuda-pancawisma@untagsmg.ac.idBenny Bambang Irawan Nitinegorobenny-bambang@untagsmg.ac.idKrismiyarsi Krismiyarsikrismiyarsi@untagsmg.ac.id<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan bagi orang asing yang tinggal di Indonesia menurut UU RI no 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis normatif, Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian “diskritif analisa”, karena akan menganalisis pokok permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan.Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 memuat aturan hukum administrasi dan sanksi yang menjelaskan ketentuan pidana keimigrasian. Keimigrasian dalam kaitannya dengan aspek masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah kewajiban untuk mendapatkan surat perjalanan (paspor) bagi siapa saja yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, ada jaminan hak setiap warga negara. untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia, masuk dan keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan petugas imigrasi di pintu masuk perbatasan, sedangkan orang asing harus memiliki visa, visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuannya datang ke Indonesia bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Orang asing yang tinggal di wilayah RI perlu ada pengawasan, agar orang asing tersebut tidak menyalahgunakan ijin tinggal yang telah diberikan. Di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing. Hal ini diatur dalam Pasal 124 huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,. (dua puluh lima juta rupiah).</p>2023-10-31T09:44:20+07:00Copyright (c) 2023 SPEKTRUM HUKUMhttp://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/Dwi%20HandiniPenegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Illegal di Kawasan Lintas Timur Dusun Tanjung Ratu Kabupaten Bangka2023-12-09T17:43:29+07:00Dwi Handinidwihadini8@gmail.comAnis Herlyn Pramestianisherlyn14@gmail.comSabina Salsabilasabinasalsabila6860@gmail.com<div><table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"><tbody><tr><td align="left" valign="top"><p class="AbstractText">Community mining, as a means of fulfilling daily needs through the utilization of existing mining resources, is a prominent activity in various regions. This study delves into the specific issues surrounding mining practices within the East Cross area of Tanjung Ratu Hamlet in Bangka Regency. It critically examines the driving forces and factors enticing individuals to engage in this illegal tin mining activity while also assessing the effectiveness of law enforcement measures taken against such actors. Employing an empirical juridical approach, this research relies on field investigations to comprehend the on-ground realities and conditions. The study reveals a persistent trend of illegal tin mining activities being conducted by the local community in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, dating back to the early stages of reform. Intriguingly, these illicit operations have extended beyond land boundaries into water territories, in direct contravention of Perda No. 3 of 2020, which designates the area as a zero mining zone. Consequently, those involved in mining activities within this zone are classified as illegal tin miners. Despite concerted law enforcement efforts, including police raids and other enforcement actions, the study exposes a glaring inefficacy in curbing these illicit mining activities, as many continue to operate even after such interventions. The study's primary objective is to shed light on the enforcement mechanisms employed against illegal tin mining in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, while also highlighting the challenges encountered. Ultimately, it aims to offer policy recommendations to local governments for formulating more effective strategies to combat the persistent problem of illegal tin mining in Bangka Belitung.</p></td></tr></tbody></table></div>2023-10-31T09:44:18+07:00Copyright (c) 2023 SPEKTRUM HUKUMhttp://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/4359Analisis Yuridis Kepemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum2023-12-09T17:43:29+07:00Retno Dewi Pulung Sariretno.dewi@ukdc.ac.idBernadeth Gisela Lema Udjanbernadeth.udjan@student.ukdc.ac.id<div><table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"><tbody><tr><td align="left" valign="top"><p>Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria atau dapat disebut UUPA yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kebijakan tersebut sebagai bentuk perlindungan hak rakyat Indonesia yang mengatur mengenai kepemilikan sarusun. Dalam perkembangannya, tanah di Indonesia turut mengikuti perkembangan dengan adanya rumah susun yaitu tempat hunian bertingkat secara vertikal diatas sebidang tanah horizontal dan terdiri dari satuan-satuan yang dapat dimiliki dan dipergunakan oleh masing-masing pemilik secara sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Adapun pengaturan mengenai kepemilikan rumah susun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun, terdapat ketidakpastian hukum terhadap kedua peraturan perundang-undangn tersebut sehingga diperlukannya upaya yang tepat agar dapat mewujudkan kepastian hukum mengenai kepemilikan rumah susun oleh Warga Negara Asing (WNA). Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yuridis normative yang mempergunakan model studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (<em>statute approach</em>). Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah pada literatur terkait yang menunjukan bahwa adanya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan kepemilikan rumah susun oleh WNA. Terjadinya ketidakpastian hukum maka diperlukannya suatu kebijakan yang ideal untuk melindungi hak Warga Negara Indonesia (WNI).</p></td></tr></tbody></table></div>2023-10-31T09:44:19+07:00Copyright (c) 2023 SPEKTRUM HUKUMhttp://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/4356IMPLEMENTASI FAR EAST LAW SYSTEM DALAM MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE DI NEGARA INDONESIA BERBASIS CIVIL LAW2023-12-09T17:43:29+07:00Briely Daffa Aufanbrielydaffaaufan@gmail.comSyahfa Rizi Rasta Buanasaoy21@gmail.com<p><br />Implementasi Far East Law System dalam mekanisme Restorative Justice di Negara Indonesia berbasis Civil Law adalah topik yang menarik untuk dibahas dalam sebuah jurnal. Jurnal ini akan membahas tentang penerapan sistem hukum Far East dalam konteks Restorative Justice di Indonesia yang didasarkan pada Civil Law. Restorative Justice adalah pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam mencapai keadilan yang lebih holistik dan pemulihan. Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem hukum Far East dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat mekanisme Restorative Justice dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti rekonsiliasi, perdamaian, dan pemulihan. Jurnal ini akan mengeksplorasi bagaimana implementasi Far East Law System dapat mempengaruhi proses restorasi keadilan di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menerapkan sistem hukum ini. Diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam melihat bagaimana integrasi antara Far East Law System dan Restorative Justice dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan di Indonesia</p>2023-10-31T09:44:17+07:00Copyright (c) 2023 SPEKTRUM HUKUM