PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF GENDER

Karningsih Karningsih

Sari


ABSTRAK

 

Gender saat ini menjadi isu lintas bidang yang  diintegrasikan  dalam semua aspek .pembangunan. Gender merupakan  konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat,  implementasi kebijakan pemerintah yang  responsif gender, selalu  memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman serta aspirasi laki-laki dan perempuan, disamping itu juga    kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya, sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan menikmati hasil pembangunan. Salah satu kebijakan yang responsif gender  adalah Undang-Undang  nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang disingkat UUK 13, dan peraturan pelaksananya, di dalamnya mengatur hak-hak/perlindungan kepada  tenaga kerja,  didalamnya juga diatur hak-hak dari tenaga kerja perempuan dan diskriminasi terhadap tenaga kerja perempuan .

 

Kata kunci :  Penghapusan diskriminasi, tenaga kerja, perempuan, pembangunan

 

                             ABTRACT

 

  Gender is currently a cross-cutting issue that is integrated into all aspects of development. Gender is a concept that refers to the different roles, functions, and responsibilities of men and women, which occur as a result of and can change by social and cultural conditions of society, implementation of gender responsive government policies, always paying attention to differences in the needs, experiences and aspirations of men -men and women, besides that, men and women have the same conditions to obtain opportunities and their rights, as human beings so that they are able to play a role and participate in political, economic, socio-cultural, defense and security activities and enjoy the results of development. One of the gender-responsive policies is Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which is abbreviated as UUK 13, and its implementing regulations, which regulate the rights/protection of workers in which the rights of female workers and discrimination against workers are also regulated. women's work.

 

  Keywords: Elimination of discrimination, labor, women, development

Kata Kunci


Penghapusan diskriminasi, tenaga kerja, perempuan, pembangunan

Teks Lengkap:

PDF PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.56444/mia.v19i1.2975

Article Metrics

Sari view : 699 times
PDF - 0 times PDF - 0 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




P-ISSN BARCODE