PELAYANAN DASAR PASCA PEMILU BAGAI MENGGANTANG ASAP DALAM GENGGAMAN

Sumarmo Sumarmo

Sari


ABSTRAKSI

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, integrasi, kinerja tinggi, KKN gratis dan bersih, mampu melayani masyarakat, netral, sejahtera, berdedikasi, dan menjunjung nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. . Hambatan dan tantangan yang harus diselesaikan termasuk biaya politik yang tinggi dalam pilkada. Sepanjang 2010-2017 setidaknya ada 215 kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses layanan yang dapat disediakan oleh pemerintah melalui pemerintah di provinsi, kabupaten dan kota, layanan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada layanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi layanan dasar. Layanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah terdiri dari 6 layanan dasar. Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Sosial, Perdamaian, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.

Semakin dominan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam penyediaan kualitas pelayanan publik menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan sebagai akibat dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Kepala Daerah Balon tidak lagi dilihat dari kompetensi. Kondisi ini merupakan harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan berkualitas seolah-olah seperti asap di gantungan.

Keberhasilan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten / Kota membutuhkan dukungan dan perhatian dari semua pihak, disamping dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparatur di Pemerintah Kabupaten / Kota, pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna jasa Kabupaten / Kota. Untuk mengatasi masalah terkait: Masih kurangnya pemahaman perangkat regional terhadap Standar Layanan Minimum. Hal ini berdampak pada tidak sepenuhnya program dan kegiatan dalam kerangka pencapaian SPM dapat terkandung dalam dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Implementasi SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dalam hal kebijakan (peraturan / peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk koordinasi dan pelaporan (penyediaan data). Biaya Pemilu Kepala Distrik yang mahal berdampak pada sulitnya mendapatkan dukungan kebijakan dan pemenuhan layanan publik sesuai dengan SPM. Oleh karena itu di masa depan perlu mengintegrasikan program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan pedoman pelaksanaan / pedoman teknis tentang implementasi dan pencapaian SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian. Kebutuhan untuk pemahaman lokal tentang Standar Layanan Minimum, di setiap perangkat regional. Tingginya biaya pemilihan kepala daerah menjadi perhatian serius untuk memperkuat komitmen semua tingkat pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan pada pemenuhan layanan dasar untuk semua komunitas kabupaten / kota. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Kata kunci: Layanan Publik, Layanan Dasar, Standar Pelayanan Minimum.

 

ABSTRACT

The goal of bureaucratic reform is to create a professional government bureaucracy with characteristics, integration, high performance, free and clean KKN, able to serve the public, neutral, prosperous, dedicated, and uphold the basic values and code of ethics of the state apparatus. Obstacles and challenges to be solved include the high political costs in pilkada. Throughout 2010-2017 there are at least 215 regional heads became suspects in cases of corruption handled by law enforcement.        
To realize the improvement of the quality and access of services that can be provided by the government through the government in the provinces, districts and municipalities, the services provided are not only service oriented to give satisfaction to society, but the basic services. Basic services that must be met by the local government consists of 6 basic services. Education, Health, Public Works, Social Affairs, Peace, Public Order and Community Protection.
The more dominant the local government as the spearhead in the provision of quality public services facing a variety of challenges that are not light as a result of the requirements that must be met by candidates Balloon Regional Head no longer seen from the competency This condition is the hope of society to get quality services as though like smoke in a hanger.   
Successful achievement of target Minimum Service Standard of Regency / City requires support and attention from all parties, besides support from Central Government also from apparatus in Regency / Municipal Government, stakeholders, and community as service user of Regency / City. To solve related problems: Still lack of understanding of regional devices against Minimum Service Standards. This impacts on not fully programs and activities in the framework of the achievement of MSS can be contained in the documents of Local Government Planning and Regional Devices. Implementation of MSS needs to be supported by Local Government both in terms of policies (regulations / regulations) and budget support mainly for coordination and reporting (provision of data). Expensive District head  Election Costs have an impact on the difficulty of obtaining policy support and fulfillment of public services according to MSS. Therefore in the future it is necessary to integrate programs and activities in regional planning documents in accordance with the implementation guidelines / technical guidelines on the implementation and achievement of MSS established by each Ministry. The need for local area understanding of Minimum Service Standards, in each regional device. The high cost of local head elections is a serious concern to strengthen the commitment of all levels of local government to implement regional development based on the fulfillment of basic services for all district / city communities. Increase the capacity of the apparatus in the implementation and achievement of Minimum Service Standards.          
Keywords: Public Service, Basic Service, Minimum Service Standard.

Kata Kunci


Layanan Publik, Layanan Dasar, Standar Pelayanan Minimum.

Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Isi Naskah diluar tanggung jawab penerbit.

ISSN: 9772581101001

SK no. 0005.25811010/JI.3.1/SK.ISSN/2017.08 - 7 Agustus 2017

Email: fisip@untagsmg.ac.id

http://u.lipi.go.id/1497577694