TAHUN POLITIK: ANTARA DEMOKRASI PROSEDURAL-SUBSTANSIAL

Munawar Noor

Sari


ABSTRAKSI

Demokrasi akan berpijak pada prinsip kesetaraan dalam arti bahwa setiap manusia setara; oleh karena itu tidak ada spesialisasi kelompok tertentu atau asumsi bahwa seseorang lebih terhormat daripada yang lain. Banyak pendapat menjadi wajar jika demokrasi kita terlibat (dilatih), sulit untuk menemukan standar batu loncatan dan arahnya, terutama dalam hal praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi hanya menyentuh aspek proseduralnya. Oleh karena itu, demokrasi harus mengatasi bentuk proseduralnya yang sekarang, meskipun proseduralnya sendiri tidak dapat dihilangkan tetapi demokrasi substansial mutlak diperlukan. Selama tahun 2018 banyak politisi atau pengamat menyebutnya sebagai tahun politik.

Mungkin alasannya adalah bahwa akan ada 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten yang dijadwalkan untuk menyelenggarakan pemilu secara bersamaan pada tahun 2018 dan 2019 Pemilihan Presiden, DPR, DPRD, DPD.

Kami semua bersama-sama mengharapkan bahwa kondisi ini dapat mendinginkan suhu politik setelah semua dinamika politik yang melelahkan.

Di sisi lain, kelas menengah kami yang secara teoritis merupakan kunci untuk menegakkan sistem demokrasi kini cukup mengkhawatirkan, karena terpecah-pecah dan terpolarisasi menjadi faksi-faksi yang terus menghujat dan saling menyalahkan. Kelas menengah ini adalah simpul kohesi sosial, juga kelas yang paling bertanggung jawab dalam mengamankan modal sosial masyarakat. Padahal di kelas menengah nasib demokrasi dipertaruhkan.

 

Kata kunci: Prosedural / substantif demokrasi, Tahun politik, polarisasi, kohesi sosial, modal sosial.

 

ABSTRACT

Democracy will stand on the principle of equality in the sense that every human being is equal; therefore there can be no specialization of a particular group or the assumption that one is more honorable than the other.  Many opinions become natural if our democracy is implicated (trained), it is difficult to find a standard of stepping-stone and its direction, especially in terms of democratic practice in the life of nation and state. Democracy only touches on its procedural aspect.  Therefore, democracy must overcome its present form of procedural, although the procedural itself cannot be eliminated but substantial democracy is absolutely necessary. During the year 2018 many politicians or observers call it a political year.

Perhaps the reason is that there will be 17 provinces, 39 cities and 115 districts that are scheduled to hold elections simultaneously in 2018 and

2019 Election of the President, DPR, DPRD, DPD.

We are all together expecting that this condition can be cooling down the political temperature after all the exhausting political dynamics.

On the other hand, our middle class which is theoretically the key to upholding the democratic system is now quite worrisome, as it is fragmented and polarized into factions that continue to blaspheme and blame each other. This middle class is a knot of social cohesion, as well as it is the most responsible class in securing the social capital of society. Whereas in the middle class the fate of democracy is at stake.

 

Keywords: Procedural / substantive of democracy, Political year, polarization, social cohesion, social capital.

Kata Kunci


Prosedural / substantif demokrasi, Tahun politik, polarisasi, kohesi sosial, modal sosial

Teks Lengkap:

PDF

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Isi Naskah diluar tanggung jawab penerbit.

ISSN: 9772581101001

SK no. 0005.25811010/JI.3.1/SK.ISSN/2017.08 - 7 Agustus 2017

Email: fisip@untagsmg.ac.id

http://u.lipi.go.id/1497577694