Implementasi Smart Government Kota Surakarta

Sari

Abstract

Smart City is not only a trend for big cities, but the need for public services that are fast, cheap, safe, and trustworthy. The aim is to analyze information technology-based smart government as the implication of Surakarta's smart city.. This study describes the smart government can be implemented by analyzing four components: (1) government of a smart city, (2) smart decision-making, (3) smart administration and (4) smart urban collaboration. The results showed: (1) the local government has provided instruments for the success of smart city infrastructure, human resources, and regulations, but in terms of human resources and infrastructure facilities have not been optimal as expected; (2) Public response to smart government is not optimal, but the midle class has the ability to use and participate in smart government; (3) There are 16 Regional Apparatuses that have provided IT-based public services with various forms of services; (4) The demand for IT-based services has increased sharply from before as evidenced by the fairly good SKM value and (5) the majority of the public's accessibility to public services is low due to economic, social, age and affordability vulnerabilities.

Keywords: Smart city, community, government, collaboration.

Abstrak

Smart City bukan hanya tren untuk kota-kota besar, tetapi kebutuhan akan layanan publik yang cepat, murah, aman, dan dapat dipercaya. Tujuannya adalah untuk menganalisis pemerintahan pintar berbasis teknologi informasi sebagai implikasi dari smart city Kota Surakarta. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengimplementasikan empat komponen dalam smart city yaitu: (1) government of a smart city, (2) smart decision-making, (3) smart administration and (4) smart urban collaboration. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pemerintah daerah telah menyediakan instrumen untuk keberhasilan infrastruktur kota pintar, sumber daya manusia, dan peraturan, tetapi dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas infrastruktur belum optimal seperti yang diharapkan; (2) Respons publik terhadap pemerintahan cerdas tidak optimal, tetapi kelas menengah memiliki kemampuan untuk menggunakan dan berpartisipasi dalam pemerintahan cerdas; (3) Ada 16 Perangkat Daerah yang telah menyediakan layanan publik berbasis TI dengan berbagai bentuk layanan; (4) Permintaan akan layanan berbasis TI telah meningkat tajam dari sebelumnya sebagaimana dibuktikan oleh nilai SKM yang cukup baik dan (5) mayoritas aksesibilitas publik ke layanan publik rendah karena kerentanan ekonomi, sosial, usia dan keterjangkauan harga.

Kata kunci: smart city, komunitas, pemda, kolaborasi