PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK LANJUT USIA (Penelitian Tentang Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Surakarta)

Sari

Abstract

This study describes the elaboration and consistency of policies between the Central Government and the Regional Governments to solve problems regarding elderly welfare. Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare as a cornerstone of policy for the region and its implementation in the city of Surakarta. The City Government of Surakarta is committed to realizing old age (in Javanese called Adi Yuswo) as an asset and potential for continued development of prosperity. This commitment is manifested in the regulation of policies, institutions, empowerment and participation of stakeholders in general. This study uses secondary data, describing the elaboration of regulations and the implementation of the elderly welfare program in the city of Surakarta. Improvement of the welfare of the elderly is a work with regional institutions across regions, strengthening institutions and community participation at the local level.

Keywords: regulation, policy implementation and elderly welfare

Abstrak

Penelitian ini mendekripsikan tentang penjabaran dan konsistensi kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan tentang kesejahteraan lanjut usia.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai batu penjuru kebijakan bagi daerah dan implementasinya di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mewujudkan lanjut usia (dalam Bahasa Jawa disebut Adi Yuswo) sebagai aset dan potensi pembangunan tetap kesejahteraan. Komitmen tersebut diwujudkan dalam regulasi kebijakan, kelembagaan, pemberdayaan dan partisipasi pemangku kepentingan pada umumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, menggambarkan penjabaran regulasi dan pelaksanaan   program kesejahteraan lansia di Kota Surakarta. Peningkatan kesejahteraan lansia merupakan kerja bersma perangkat daerah secara lintas perangkat daaerah, menguatkan wadah lembaga dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

Kata kunci:  regulasi, pelaksanaan kebijakan dan kesejahteraan lanjut usia.