PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK DI KOTA SEMARANG

Karmanis Karmanis

Abstract


Abstract

National Development is carried out in the context of fulfilling the mandate for the Preamble to the 1945 Constitution, which is in the public interest by increasing the number of residents accompanied by increasing prosperity. This requires a variety of public facilities such as: network / transportation, educational facilities, worship, sports facilities, communication facilities, public safety facilities and so on.

The development, requires land as a container, but the problem is land is a natural resource that is limited in nature, and has never expanded in size. Many available land has been clamped with rights (land rights), and state land has very limited supply. Likewise, Green Open Space is a necessity for each regional area, where each regency / city area is expected to meet the percentage of green space that is 30% divided into 20% public and 10% private (Law 26/2007). Based on the background of the problem, the author examines About Land Procurement for Public Interest in the City of Semarang, using descriptive qualitative research methods.

The results of the study: In the context of land acquisition for the implementation of development in the public interest carried out by the Semarang City Government, namely: Land Procurement for the Construction of the Batang - Semarang II Toll Road, Construction of the Pekalongan - Semarang Double Track Crossroad; Development of the Semarang-Bojonegoro Cross Track Double Track; Development and Widening of Kartini - Jolotundo - Gajah Road; Land Procurement for the Normalization of Kali Development

Land Procurement stipulated in approval of the Determination of the construction site in Semarang City is in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 26 of 2008, Regarding National Spatial Planning, Regional Regulation of Central Java Province Number 6 of 2010 Concerning Spatial Planning for Central Java Province 2009 - 2029 and Semarang City Regional Regulation Number 14 of 2011 concerning Semarang City Regional Spatial Planning 2011 - 2031 Article 18 concerning the planning of primary and secondary road systems in the form of expressways by developing expressways. Land acquisition has been successfully implemented because there is an effort to prioritize the principles of agreement, expediency, justice, certainty, openness, participation, equality and minimize the impact of land acquisition.

 

Keywords: Land Procurement, Public Interest and Open Space

 

Abstrak

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk kepentingan umum dengan bertambahnya jumlah penduduk yang disertai semakin meningkatnya kemakmurannya. Hal ini membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti: jaringan/transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olah raga, fasilitas komunikasi, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya.    

Pembangunan tersebut, memerlukan tanah sebagai wadahnya, akan tetapi persoalannya tanah merupakan sumberdaya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Tanah yang tersedia sudah banyak yang dilekati dengan hak (tanah hak), dan tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya. Begitu juga Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu kebutuhan setiap wilayah daerah, dimana Setiap daerah kabupaten/kota diharapkan dapat memenuhi prosentase luasan RTH yakni 30% yang terbagi menjadi 20% publik dan 10% privat. (UU 26/2007). Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, Penulis meneliti Tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Publik di Kota Semarang, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian: Dalam rangka pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang, yaitu: Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang II, Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Pekalongan – Semarang; Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Semarang – Bojonegoro; Pembangunan dan Pelebaran Jalan Kartini – Jolotundo – Gajah; Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Normalisasi Kali. 

Pengadaan Tanah yang ditetapkan dalam persetujuan Penetapan lokasi pembangunan di Kota Semarang telah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 Tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2029 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Pasal 18 mengenai rencana sistem jalan primer dan sekunder berupa jalan bebas hambatan dengan mengembangan jalan bebas hambatan. Pengadaan Tanah telah berhasil dilaksanakan karena ada upaya mengedepankan asas kesepakatan, kemanfaatan, keadilan, kepastian, keterbukaan, partisipasi, kesetaraan dan meminimalisir dampak pengadaan tanah.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Publik Dan Ruang Terbuka

Article Metrics

Abstract view : 8 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.