Tinjauan Yuridis Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Gratifikasi

Mukhamad Luthfan Setiaji

doi:10.56444/jrs.v6i02.6999

Tinjauan Yuridis Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menerima Gratifikasi

Mukhamad Luthfan Setiaji

Sari

The capacity to adhere to duties and stay clear of restrictions outlined in statutory regulations is known as civil servant discipline. Accepting gifts associated with their position, such as gratuities, is prohibited for civil officers. Civil servant penalties will be imposed on civil servants who break the restrictions as stipulated in the statute. Utilising secondary data sources and qualitative analysis methodologies, the study employed the normative juridical research method. The findings demonstrated that federal servants would face disciplinary action if they accepted gifts or gratuities associated with their position. Everyone would face harsh disciplinary action, including dishonourable discharge, if it were established that you had broken the rules.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi

Amirudin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Peneltian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 35.

‘Arip Budiyanto, “Makna Kesaktian Pancasila Bagi ASN: Menginternalisasi Nilai-Nilai Luhur Bangsa Dalam Pelayanan Publik”, Djkn.Kemenkeu.Go.Ig, , [Diakses Tanggal 19 November 2024 Pukul 13.31].’

‘Atozanolo Baene, “PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS.TPK/2017/PN.MDN)”, Jurnal Panah Hukum Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2022, Hlm. 8.

.’

Badan Kepegawaian Negara, Buku Saku Panduan Perilaku Core Values Badan Kepegawaian Negara, (Jakarta, 2022).

‘Bpip.Go.Id, [Diakses Tanggal 9 November 2024 Pukul 13.12].’

Dedy Mulyadi, , Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Alfabeta, 2016), Hlm. 3.

‘Dimas Charis Suryo Nugroho Dan Edi Pranoto, “KEBIJAKAN PENANGANAN KASUS KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PILGUB JAWA TENGAH”, Jurnal Juristic Volume 1 No. 01 April 2020, Hlm. 34. .’

Doni Muhardiansyah, Buku Saku: Memahami Gratifikasi, Cet. Ke-1, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010), Hlm. 1

‘Edi Pranoto, “PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI”, Jurnal Spektrum Hukum, 15(1), 89-111. .’

‘Fitri Rahmadhani Muvariz, “ANALISIS ASPEK KEADILAN DARI PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 2, (2019), 190-202.’

‘Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, Sukinta, Dan Bambang Dwi Baskoro, “PENETAPAN GRATIFIKASI SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUKTIANNYA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, Hlm. 1146. .’

Guse Prajudi, Tindak Pidana Korupsi; Dipandang Dalam Berbagai Aspek, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010), Hlm 105.

‘Inggrit Fernandes, “TINJAUAN YURIDIS ILLEGAL FISHING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN”. Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017: 189-209. Hlm. 198. .’

‘Ingka Harsani Nasution, “SISTEM PELAPORAN GRATIFIKASI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI”, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol. 2, No. 8 Agustus 2021, Hlm. 1358, .’

‘Kinanthi Puspitaningtyas, Tedi Sudrajat, Dan Sri Hartini, “PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 94 TAHUN 2021 (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN (BKPP) KABUPATEN KUDUS)”. Jurnal S.L.R Vol.4 (No.2): 63-74. Hlm. 65. .’

‘Kinaria Afriani, Enni Merita, Dan Andi Candra, “TINJAUAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI LAYANAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUM ISLAM”, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1, Desember 2023, Hal. 91-100. Hlm. 94. .’

Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku Memahami Gratifikasi Cetakan Kedua, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014), Hlm. 15.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), Hlm. 9.

‘Man Pami Switri Dan Cokorda Dalam Dahana, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN MASUK KERJA”, Jurnal Kertha Negara Vol.10 No.02 Tahun 2022, Hlm. 123-132. Hlm. 124. .’

Op.Cit, Komisi Pemberantasan Korupsi Hlm. 16.

‘Op.Cit, Komisi Pemberantasan Korupsi, Hlm. 31.’

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 35.

‘Stivanly Richard Tompoliu, Audi Herli Pondaag, Dan Carlo Aldrin Gerungan, “PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 47 TAHUN 2019”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No.3 Mar, 2024, Hlm. 1. .’

‘Tigana Barkah Maradona, “TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Volume 8, Nomor 2, 2020, Hlm. 37. .’

‘Vira Nurliza Dkk, “TANDA TERIMAKASIH YANG DAPAT BERUJUNG TINDAK PIDANA KORUPSI JENIS GRATIFIKASI”, Jurnal Hukum De’rechtsstaat. Volume 9. No 2. Sept. 2023. Hlm. 124-126. .’

‘Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil’

DOI: http://dx.doi.org/10.56444/jrs.v6i02.6999