Penegakan Hukum terhadap Penimbunan LPG Subsidi 3 Kg sebagai Kejahatan Ekonomi

Ahmad Nurhidayattulloh

Sari


Penimbunan gas LPG subsidi 3 kg merupakan kejahatan ekonomi yang mengganggu kestabilan distribusi energi dan merugikan negara serta masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penimbunan LPG subsidi dari perspektif hukum pidana ekonomi, serta menilai efektivitas penegakan hukum yang telah dilakukan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku dan studi kasus penindakan oleh aparat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan hukum terhadap pelaku penimbunan masih lemah karena minimnya pengawasan, sanksi yang ringan, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan sanksi pidana, serta pembentukan sistem distribusi LPG yang transparan dan berbasis digital.

Referensi


Edwin H. Sutherland, White Collar Crime, Yale University Press, 1949.

Fauziah, Lely. “Tindak Pidana Penyalahgunaan LPG Bersubsidi dan Penimbunan dalam Perspektif Hukum Ekonomi.” Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 10 No. 1, 2023

Komisi Energi Nasional, Laporan Ketahanan Energi Nasional, Jakarta, 2022.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Alumni, 2002

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Prasetyo, Agus. Digitalisasi dan Reformasi Distribusi LPG Subsidi di Indonesia. Pusat Kajian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021.

Sari, Rina. “Pengawasan Distribusi LPG Subsidi dan Tantangan Penindakan Hukum.” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14 No. 3, 2022

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana Ekonomi, FH Undip, 2001

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007

Subekti, Hukum Perdagangan di Indonesia, Cetakan ke-5, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Wahid, Ahmad. “Efektivitas Sanksi Hukum terhadap Pelaku Penimbunan LPG Bersubsidi.” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 2, 2021




DOI: http://dx.doi.org/10.56444/jrs.v7i01.7258

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.



Publishing Office :


Terindeks :





Creative Commons License
View Jurnal JURISTIC Stats