KEDUDUKAN HUKUM UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) FLAZZ DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN NON-TUNAI: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

Diana Natalia Sari, Sherly Nelsa Fitri

Abstract


This study discusses the legal status of electronic money (e-money) Flazz in non-cash transactions in Indonesia from a banking law perspective. The research method applied is normative with a statutory approach and doctrinal analysis of related regulations, including Bank Indonesia Regulation No. 20/06/PBI/2018 concerning Electronic Money and Bank Indonesia Law No. 6 of 2009. The findings of this study show that Flazz as electronic money is legally recognized in the payment system in Indonesia, equivalent to other non-cash payment instruments such as debit cards and QRIS. Although Banking Law No. 10 of 1998 does not specifically regulate e-money, the new regulation from Bank Indonesia has provided a clear legal basis. Flazz provides benefits in daily transactions, although there are limitations in transaction value and its use abroad. Regulations also ensure security and protection for Flazz users.


Keywords


E-money, Flazz, Hukum Perbankan, Kedudukan Hukum

References


Aliya, Humaira. “Mengenal E-Money: Apa Itu, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, Dan Kekurangan.†Glints, January 20, 2023. https://glints.com/id/lowongan/e-money-adalah/.

Annisa. “Pengertian Badan Hukum , Syarat, Jenis Dan Tugasnya.†Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, August 26, 2023. https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis-dan-tugasnya/#:~:text=Teori%20badan%20hukum.%20Dalam%20ilmu%20pengetahuan%20hukum%20terdapat%20beberapa%20teori.

Antri Rahayu, Agustin Kristi, and Iffatin Nur. “ANALISIS PENGARUH ELECTRONIC MONEY TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DAN VELOCITY OF MONEY DI INDONESIA.†Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen 2, no. 2 (September 18, 2022): 212.

Bakhtiar, Amsal. Filsafat Ilmu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Bank Indoensia. Surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang uang elektronik, BankIndonesia § (2009).

Bank Indonesia. “Laporan Sistem Pembayaran Dan Pengedaran Uang.†Jakarta, 2008.

Bayu Herkuncahyo, Yacobus. “Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Elektronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik,†July 21, 2014. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:166901913.

Hendarsyah, and Decky. “Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia.†Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis 8, no. 2 (2019): 3.

Ibrahim, R. Maulana. “Toward a Less Cash Society in Indonesia .†In Paper Seminar Internasional, 12. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847).

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada, 2014.

Ngafifi, Muhammad. “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya.†Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi 2, no. 1 (2014): 34.

Otoritas Jasa Keuangan. “TRANSAKSI JADI LEBIH MUDAH DENGAN UANG ELEKTRONIK, Otoritas Jasa Keuangan.†Otoritas Jasa Keuangan, June 11, 2024. https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10394#:~:text=Uang elektronik bisa digunakan untuk,transportasi%2C dan lain-lainhttps://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10394#:~:text=Uang elektronik bisa digunakan untuk,transportasi%2C dan lain-lain.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Pub. L. No. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Bank Indonesia (2008).

Rivai. Bank and Financial Institution Management. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001.

Saputra, Dimas Asep. “PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA.†UPN Veteran Jakarta, 2019.

Sitorus, and Harryman. “Kedudukan Hukum Uang Elektronik Mandiri E-Money Sebaga Alat Pembayaran Yang Dikeluarkan Oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.†Trisakti, 2020.

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014.

Suara Bojonegoro. “Mengetahui Kelebihan Dan Kelemahan E-Money.†Suara Bojonegoro, June 12, 2024. https://suarabojonegoro.com/news/2022/08/01/mengetahui-kelebihan-dan-kekurangan-e-money.

Tarantang, Jeffry. “Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase.†Jurnal Al-Qordh 4, no. 2 (2018): 110.

Tarantang, Jefry, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, and Meidinah Munawaroh. “PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA.†Jurnal Al-Qardh 4, no. 2 (2019): 63.

Tokopedia. “Kelebihan E-Money Yang Menguntungkan Penggunanya.†Tokopedia, June 12, 2024. https://www.tokopedia.com/blog/dig-kelebihan-emoney/?utm_source=google&utm_medium=organic.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (1945).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG, Pub. L. No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG, KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian (2011).




DOI: http://dx.doi.org/10.56444/malrev.v6i02.6008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Publishing Office :

Indexed in :




Creative Commons License