Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

Mukhamad Luthfan Setiaji

Abstract


The state has explicitly acknowledged the existence of villages and indigenous groups through the Law from past till the present. The most recent revision to the village regulations, Law Number 3 of 2024 concerning the Second revision to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, has drawn a lot of attention from many facets of society. The People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) wants the second amendment draft to Law Number 6 of 2014 concerning Villages to be approved prior to the general election (Pemilu) in 2024, even though the most recent village regulations are not part of the priority National Legislation Program (Prolegnas) for 2023. It is fascinating to examine the legal politics and urgency involved in the creation of Law Number 3 of 2024, which amends Law Number 6 of 2014 about villages in the second place. Normative legal research employing secondary data sources and qualitative descriptive analytical methodologies is the research methodology employed in this work. The study's findings suggest that political factors and the need for quick changes to the legislation do not substantially alter the content of earlier rules.

Keywords


Politic; Village;

References


Abdul Halim Garuda Nusantara, “Politik Hukum Nasional” Makalah Pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.

dan Andrie Irawan, Dwi Sulistyono, ‘, “PENGARUH POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”,’ Volume 4 Nomor 2 Juli 2024, hlm. 473.

C.F.G. Sunaryat Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991) Hlm. 1.

dan Edy Dwi Martono, Uyan Wiryadi, ‘“POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL”’, Volume 6, Nomor 1, Februari-Mei2024, hlm. 3.

Fifiana Wisnaen, Kevin Notario Raja Dolok dan, ‘“PERANAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN POKOK AGRARIA DI INDONESIA”,’ Volume 15 Nomor 2 (2022), hlm. 1025.

Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hlm. 126.

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017) Hlm. 64

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hlm. 16.

Rahayunir Rauf Dan Sri Maulidiah, Pemerintahan Desa, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), Hlm. 2.

Rahmi Mailiza Annur, Ismaidar I dan, ‘“POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”, Innovative:’, No. 6 (2023):, hlm. 6126-6134.

Ronny Hanitdjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimtri, (Jakarta: Ghalamania Indonesia, 1990) Hlm. 97.

Tumpal P. Saragih, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, Alternatif Pemberdayaan Desa, (Jakarta: IRE Press, 2004), Hlm. 30.

Vina Rohmatul Ummah, ‘, “POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”,’ Vol. 2, No. 2, Desember2022, hlm. 169.

Humas, ‘Satu Dasa Warsa UU Desa: Refleksi Dan Optimalisasi Tata Kelola Desa’, Setkab.Go.Id, [Diakses Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 19.39 WIB].

M. Taufan Rengganis, ‘Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa Di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024’, Nasional.Tempo.Co, [Diakses Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 20.00 WIB].

Tatang Guritno Dan Diamanty Meiliana, ‘Revisi UU Desa Disahkan Sebagai RUU Inisiatif DPR’ Nasional.Kompas.Com,, [Diakses Tanggal 8 Desember 2024 Pukul 16.45 WIB].

Badan Legislasi DPR RI, ‘Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor…Tahun… Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’, (Jakarta: DPR RI, 2023), Hlm. 2. .

Marwan Maas, ‘MENGGAGAS PERUBAHAN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945’, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 1, Tahun 2012, Hlm. 46. .




DOI: http://dx.doi.org/10.56444/malrev.v7i01.7063

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Publishing Office :

Indexed in :






Creative Commons License