LEGALITAS PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN: ANALISIS SINERGI ANTARA UU CIPTA KERJA, UU PERSEROAN TERBATAS, DAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2021

Wisnu Ardytia

doi:10.56444/ulrev.v9i1.5988

LEGALITAS PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN: ANALISIS SINERGI ANTARA UU CIPTA KERJA, UU PERSEROAN TERBATAS, DAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2021

Wisnu Ardytia

Abstract

Abstract

This study examines the legality of establishing a Sole Proprietorship Corporation in the era of regulatory reform through the implementation of Law No. 6 of 2023 on Job Creation, which offers an alternative for creating legal entities with single ownership. It further explores its relationship with the traditional legal framework as stipulated in Law No. 47 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research analyzes the fundamental principles of company establishmentâ€”such as freedom of enterprise, transparency, legal protection, and accountabilityâ€”and observes how these principles are integrated into operational practices through the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 21 of 2021 regarding the Requirements and Procedures for Registration, Amendment, and Dissolution of Legal Entities of Limited Liability Companies in conjunction with Law No. 6 of 2023 on Job Creation. The findings indicate that the regulatory innovations introduced by the Job Creation Law have created opportunities to enhance bureaucratic efficiency and attract investments by streamlining the establishment process. However, the implementation also faces challenges, including bureaucratic cultural adaptation, digital infrastructure disparities, and the necessity for a deeper understanding of corporate legal principles among business actors and government officials. The study concludes that synergy among these three regulatory frameworks is essential for fostering a more dynamic, transparent, and accountable business environment, thereby supporting national economic growth in a globally dynamic context.

Keywords

Keywords: Sole Proprietorship Corporation; Job Creation Law; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007; Principles of Company Establishment; Operational Implementation; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi M

Full Text:

PDF

References

Buku

Haryanto, B. Transformasi Digital dalam Layanan Publik: Tantangan dan Solusi. Bandung: Alfabeta, 2022.

Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Kusuma, Dian S. Kebijakan Digitalisasi Pemerintahan dan Dampaknya Terhadap Layanan Publik. Jakarta: Rajawali, 2023.

Rahmawati, Dian. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Reformasi Regulasi Perusahaan. Bandung: Refika Aditama, 2023.

Saliman Abdul R., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori, dan Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana, 2015).

Salim HS, Perkembangan Hukum Perusahaan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Sutan Remy Sjahdeini, Limited Liability Company Law in Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2018.

Suryadi, Iwan. Digitalisasi Administrasi Badan Hukum: Analisis Implementasi Sistem Pendaftaran Online. Jakarta: Penerbit Hukum Nasional, 2022

Riant Nugroho, Hukum Bisnis di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.

Santosa, Budi. Sinergi Kebijakan Hukum dalam Mendorong Iklim Investasi. Yogyakarta: Andi, 2021.

Wibowo, Arif. Modernisasi Administrasi Hukum di Era Digital. Surabaya: Pustaka Hukum Nasional, 2022.

Jurnal

Azkiya Kamila Rosadi, Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bandung Converence Series: Law Studies, Vol 2. No 1. (2022)

Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Lex Jurnalica, Vol 12. No 3. (2015)

Devi, N. M. L. S., dan I Made Deddy Priyanto, Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol 7. No 5. (2019)

Diani Kesuma, Meneropong Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Pasca Hadirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol 9. No. 1 (2023)

Habib Adjie, Status Badan Hukum Prinsip Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, (Bandung:Mandar Maju, 2008)

Johari Santoso, Perseroan Terbatas Sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 7 No 15 (2000)

Moody Rizky Syailendra Putra, dan Hanz Bryan Joeliant, Kedudukan Organ Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Unes Law Review, Vol 6. No. 2. (2023)

Siti Fauziah Dian Novita Sari, Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Lex Renaissancce, Vol 3. No 2. (2018)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVII/2020, (Mahkamah Konstitusi, 2021)

DOI: http://dx.doi.org/10.56444/ulrev.v9i1.5988