Legal Review of the Implementation of the 2024 Kunti Village Budget Based on the Village Law
Abstract
This study constitutes empirical juridical legal research that integrates a normative approach (statute approach) with a sociological approach to examine the extent to which village financial management regulations are implemented by the Kunti Village Government. Primary data were obtained through interviews with village officials, the Village Consultative Body (BPD), and community members, while secondary data were sourced from statutory documents, APBDes records, and related literature.
Based on these findings, this research concludes that the implementation of the APBDes of Kunti Village for 2024 has not fully adhered to the principles of transparency, accountability, participation, and legal compliance as mandated by Law No. 6 of 2014. Recommendations include enhancing the capacity of village apparatus, strengthening the role of the BPD, optimizing village deliberations, and applying public information disclosure through routine publication of the APBDes. This research is expected to serve as a reference for village governments and other stakeholders in improving village financial governance to realize effective, sustainable village development in accordance with the national legal framework.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arlis Luter Suruan, Welson Rompas, & Femmy Tulusan. (2019). Upaya Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Administrasi Publik, 5(74).
Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.
BPS Ponorogo. (2023). Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo.
Fauzan, M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBDes. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Hadisaputra, A. (2019). Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Kencana.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014
Kementerian Dalam Negeri. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (2021). Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Kementerian Keuangan. (2023). Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2023 (Audited). Jakarta: Kementerian Keuangan.
Kornelius Benuf & Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 20–33.
Kushandajani. (2016). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. JIIP.
Laoly Pratiwi Sirait & Afrindo. (2021). Engaruh Desain Produk, Daya Tarik Iklan, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda PCX. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
Lestari, R. (2021). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa. Skripsi. Universitas Negeri Malang.
Mahardika, A. P., Firdaus, M., & Isnaini, I. (2022). Pemberdayaan masyarakat dalam mendorong kemandirian desa berbasis potensi lokal. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 7(2), 115–128.
Mahsun, M. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Markuat. (2022). Dampak Penetapan Lockdown bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, 3(01), 80–97.
Munawar, S. (2025). Ratio Legis Konsep Pemidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Law, Development and Justice Review, 8(1), 1–19.
Permata Bachtiar, P., Kurniawan, A., Sedyadi, G. S., Diningrat, R. A., Ruhmaniyati, & Alifia, U. (2019). Laporan Studi Kasus Undang- Undang Desa: Menelusuri Manfaat Belanja Desa. Jakarta: The SMERU Research Institute.
Prasetyo, A. (2021). Evaluasi APBDes dalam Mendukung Pembangunan Desa. Skripsi. Universitas Jember.
Ramdhan, A. (2020). Transparansi Keuangan Desa melalui Sistem Informasi Desa. Skripsi. Universitas Brawijaya.
Rifa’i Abubakar, H. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
Rondinelli, D. (1993). Development Administration and Planning. New York: McGraw Hill.
Rorong, F., Rares, J. J., & Ruru, J. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tolombukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik, 3(046).
Rustiarini, N. W. (2016). Pengaruh moralitas individu dan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 11(2), 86–98.
Saputra, B. (2022). Analisis Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes. Skripsi. Universitas Airlangga.
Sari, D. P. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pulung. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Sartibi bin Hasyim, Erna Rustiana, & Hendra Permana. (2021). Peranan BUMDes dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Ciaero Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, 12(01), 40–51.
Siagian, S. P. (2011). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.
SMERU Research Institute; GIZ; Blavatnik School of Government, University of Oxford. (2024). Analysis of Digital Skills Development in the Public Sector in Indonesia. SMERU Research Report No. 3/2024.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Suharto, S. (2018). Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Jawa Tengah.
Sumaryadi, I. N. (2010). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Citra Utama.
Sutarto, S., Azqinar, T. C., & Puspita Sari, R. D. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu dan Pendapatan Keluarga dengan Kejadian Stunting pada Balita. Jurnal Dunia Kesmas, 9(2), 256–263.
Umar Sholahudin. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. Dimensi, 10(2), 49–59.
UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: United Nations.
Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). The Policy Implementation Process. Lexington: Lexington Books.
Widjaja, H. (2015). Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Wijayanti, L. (2019). Implementasi Permendagri 20/2018 pada Keuangan Desa. Skripsi. Universitas Diponegoro.
DOI: http://dx.doi.org/10.56444/ulrev.v10i1.7170
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
![]()
![]()
| View |










