PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Gidion Steven Hutagalung

Sari


Pelayanan sektor publik menjadi fokus penting dalam kajian pemerintahan dan administrasi publik. Hal ini terkait dengan semakin komplek dan berkembangnya fungsi-fungsi negara dalam masyarakat modern yang tentu memiliki perbedaan dan adanya tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Semakin berkembangnya jaman, semakin tinggi tingkat tuntutan masyarakat akan kualitas regulasi yang mengacu pada kemampuan pemerintah untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan yang baik sesuai tuntutan perudang-undnagan dan publik itu sendiri. Rumusan masalah dala penelitian ini adalah:1 Bagaimana dampak penerapan good governance terhadap pelayanan publik di Pusat Terpadu Pelayanan Satu Pintu(PTSP) Kota Administrasi Jakarta Pusat ? 2.Bagaimana cara penerapan good governance dilaksanakan di Pusat Terpadu Pelayanan Satu(PTSP) Kota Administrasi Jakarta Pusat ? 3.Faktor-faktor apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan good governance di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota administrasi Jakarta Pusat dan cara mengatasinya? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yudiris normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Penelitian menghasilkan data yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini pemerintah dalam hal ini personil di Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerapkan good governance sebagai wujud dari perbaikan pelayanan publik dengan cara setiap indvidu telah memiliki sikap dan integritas untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, eifisiensi waktu, biaya dan penyediaan layanan online. Berbagai Kendala tentu dihadapi dalam proses penerapan good governance, namun semua itu bisa teratasi melalui komitmen, integritas dan pemberian sanksi terhadap segala kelalaian.

Kata Kunci


Mutu; good governance; Pelayanan publik

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


AG.Subarsono, 2010, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ani Sri Rahayu, , 2017, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Malang

Bintarto, 2009, Interaksi Desa-Kota dan Menurut Permasalahannya., Ghalis Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, 2015, Pengelolaan Keuangan Desa, Fokus Media Bandung.

Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, Yogyakarta: CAPS (Centre of Academic Publishing Service).

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2010, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta.

Dwiyanto, A. (Ed). (2006) Mewujudkan Good Governance MelaluiPelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Irawan Soejito, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta.

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar,Yogyakarta; Liberti, cet. Keenam.

Muhammad Taufik, 2011, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Makassar.

Nurmandi,Achmad dkk, 2018, Pelayanan Sektor Publik, University Press, universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Teguh, 2013, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta; Media Perkasa.

Putra, Fadhilla. 2012. New Public Governance. Malang: UB Press

Rianto Nugroho, 2009 Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan Proses, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Savas, E.S. 1987. “Privatization: The Key to Better Government”. New Jersey: Chatam HousePublisher.

Sedarmayanti, 2012, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Kedua Edisi revisi, Mandar Maju, Bandung.

Sinyo Harry Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Subagyo, P Joko, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.

Suriasumantri, Jujun S, 2009, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reifika Aditama.

Ulber, Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Refika Aditama.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1995, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan hukum di Indonesia, Jakarta; RajaGrafindo, cet.kedua.

Zuriah, Nurul, 2006, Metodologi Penelitain Sosial dan Pendidikan: Teori Aplikasi, PT BumiAksara, Jakarta

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

UU No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang otonomi Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

MENPAN No.63/ KEP/M.Pan/ 7/ 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan .

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 142 Tahun 2017 Tentang MAL PELAYANAN PUBLIK.

“Perda No 12 Tahun 2013 Tentang BPTSP

Perda DKI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Covid-19

https://media.neliti.com/media/publications/74038-ID-analisis-pengaruh-kualitas-pelayanan-pub.pdf

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/112/13+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik

http://digilib.poltekkesdepkes-sby.ac.id/public/POLTEKKESSBY-Studi-3016-BAB2.pdf

https://pusat.jakarta.go.id/?cmd=web&mod=main&section=gov&action=profile

https://pusat.jakarta.go.id/?berita=Pemkot.Jakpus.Buka.Layanan.Pengaduan.Masyarakat&mod=fullmain&section=info&action=news&id=0000005314.

https://yappika-actionaid.or.id/potret-besar-buruknya-pelayanan-publik-di-indonesia/,.

https://www.liputan6.com/news/read/2561419/ombudsman-kritik-6-layanan-publik-menyimpang-di-jakarta,

https://www.suara.com/news/2020/10/07/175554/kpk-minta-samsat-di-jakarta-utara-dan-jakarta-pusat-perbaiki-layanan-publik?page=all

http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296227660ea2c84985834b026e06e0bcda02

http://jakarta-tourism.go.id/visit/blog/2013/12/sejarah- jakarta#:~:text=Kota%20pelabuhan%20ini%20pada%20mulanya,sebagai%20tanggal%20berdirinya%20kota

https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/hikayat-nama-jakarta

https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/pengumpulan-data-dan-instrumen-penelitian/

https://www.pengadaan.web.id/2019/03/pengertian-ptsp.html

https://blog.gamatechno.com/3-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-pelayanan-publik-pemerintahan/.

http://tentangpelayananpublik.blogspot.com/2011/12/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.htm.

https://docplayer.info/31914862-Manajemen-pelayanan-publik-4-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-layanan-5-kualitas-dan-kepuasan-pelanggan.html

http://jawarakaruhun.blogspot.com/2016/03/dimensi-dan-indikator-variabel-kualitas.html

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Jakarta.




DOI: http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v2i01.2141

Article Metrics

Sari view : 2205 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.



Publishing Office :


Terindeks :





Creative Commons License
View Jurnal JURISTIC Stats