Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Sari

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Pengaturan ini diatur pada Pasal 5 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai suatu penjabaran hak-hak yang akan diterima bagi individu penyandang disabilitas dalam melaksanakan hakikat atas hidupnya hingga tutup usia. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dari kerja kerasnya dan tentunya telah diatur melalui konstitusi tertulis Republik Indonesia. Tanpa disadari hampir di semua bidang kehidupan, penyandang disabilitas masih saja terdiskriminasi., bahkan ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa urusan penyandang disabilitas adalah urusannya Dinas Sosial atau Kementrian Sosial semata. Metode Penelitian menggunakan Empiris (empirical legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analitis (conceptual approach).Pertama, Pemenuhan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa masih kurangnya diakibatkan kebutuhan penyedia pekerjaan, kualitas penyandang disabilitas, serta masih selektifnya di setiap lapangan pekerjaan secara mikro.Kedua, dalam pelaksanaan atas pemenuhan hak pekerja bagi penyandang disabilitas masih mengalami kendala tetapi Operasional Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang yang berkaitan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas terus berusaha dalam pemenuhan hak pekerjaannya. Ketiga, Dalam konstruksi hukum terhadap pengaturan hak pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas harus menyangkut keseimbangan terhadap optimalisasi pekerjaan melalui tenaga dari penyandang disabilitas. Sehingga pemenuhan hukum baik secara das sollen dan das sein terakomodir dengan tepat.