PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI OLEH DIREKSI SELAKU SUBJEK HUKUM PEMIDANAAN
Sari
Perkembangan dunia usaha dan teknologi dewasa ini juga diikuti dengan banyaknya penyelewengan dan juga perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia. Hal ini didasari oleh pertanggung jawaban pidana oleh suatu korporasi yang dirasa masih tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum pidana yang belum sepenuhnya menjangkau tindak pidana oleh suatu korporasi. Bagaimana pertanggung jawaban pidana oleh suatu korporasi, siapa yang akan bertanggung jawab, dan sampai dimana batas pertanggung jawaban pidana korporasi tentunya perlu untuk dikaji lebih mendalam agar mendapat suatu kepastian hukum terkait penyelesaian tindak pidana korporasi, utamanya pada level direksi dan pemegang saham. Beranjak dari permasalah tersbut, tulisan ini berkamsud untuk mengurai secara lebih komprehensif terkait pertanggung jawaban pidana korporasi, utamanya pada level Direksi dan Pemengang saham
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Effendi, Onong Uncjhana. 2012. Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Rosdakarya
Hanani, Silfia. 2017. Komunikasi Antarpribadi Teori dan Praktik. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
Mulyana, Deddy. 2009. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Rosdakarya
Myers, Gail. E. 1976. The dynamics of human communication : a laboratory approach. New York: McGraw-Hil
Republik Indonesia. 1995. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tenntang Pemasyarakatan Republik Indonesia. 2012.
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Republik Indonesia. 2014. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak
Satunama. 2015. Konvensi Hak Anak dan Aplikasinya di Indonesia. http://satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-indonesia/. Diakses 09 Februari 2018
DOI: http://dx.doi.org/10.56444/jrs.v3i03.3366
Article Metrics
Sari view : 1113 timesPDF - 0 times
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Publishing Office :
Terindeks :
View Jurnal JURISTIC Stats