DISKRESI DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DAERAH

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui diskresi kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulkan data sesuai topik penelitian menggunakan studi dokumentasi. Berikutnya, peneliti menganalisis kemudian mereduksi data sesuai dengan topik penelitian kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk karya ilmiah. Hasil penelitian ini terkait program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara garis besar membagi program percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi beberapa kelompok, yaitu: (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan; (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan; (3) Program lain. Dalam birokrasi tingkat bawah (Street-level yang mengkaji implementasi kebijakan publik), kita mengenal konsep birokrasi tingkat bawah atau birokrasi street level. Hal yang menarik dari implementasi suatu kebijakan adalah penggunaan diskresi. Pada langkah ini solusi untuk mengatasi kesulitan implementasi suatu kebijakan sesuai terhadap petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) yang telah ditentukan. Semakin besar diskresi, semakin penting analisis untuk memahami sifat perilaku karyawan semangat. Melihat adanya diskresi ini, selanjutnya dinyatakan bahwa diskresi merupakan ciri dari birokrat bawahan dan tampaknya sulit untuk dihilangkan dari mereka. Ini karena pekerjaan yang terlibat kompleks dan penjabaran aturan, pedoman atau instruksi tidak dapat membatasi kemungkinan (alternatif) yang tersedia