REFORMASI BIROKRASI ERA INFORMASI TEKNOLOGI
Abstract
Mewujudkan pelayanan publik yang baik , perlu dilakukan perubahan – perubahan atau inovasi yang mengarah kepada tujuan peningkatan pelayanan atau reformasi birokrasi di seluruh lembaga negara, baik kementerian, kelembagaan, maupun pemerintah daerah. Ditengah krisis kepercayaan publik terhadap pelayanan birokrasi dan kondisi pendemi Covid 19 menjadi tantangan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi dengan sistem pelayanan yang begitu rumit dan panjang harus dipangkas karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 – 2025 secara operasional dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentunya dengan regulasi terebut tantangan untuk Pemberintah Daerah dan juga Badan Pelayanan Publik untuk terus bergerak menciptakan inovasi atau kemudahan memberikan pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang mudah bagi masyarakat pengguna pelayanan. Tujuan penulisan ini adalah menggambarkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi
dalam penyelenggaran pelayanan publik sebagai bagian dalam reformasi birokrasi.
References
Adi, S. (2012). TEKNOLOGI INFORMASl DAN KOMUNIKASI (TIK) LEVERAGE MENUJU REFORMASI BIROKRASI. Masyarakat Telematika Dan Informasi, 3(1), 1–14.
Caturi, P. (2019). Tinjauan Fungsi Pelayanan Masyarakat Dalam Good Governance Dan Bebas Kkn. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi, 13(1), 21–28. http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/269
Kelly, C. (2005). Bureaucracy and government. In The Cambridge Companion to the Age of Constantine (pp. 183–204). https://doi.org/10.1017/CCOL0521818389.009
Miftah Thoha. (2012). Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia. Thafa Media. https://scholar.google.com/citations?user=lylBSaIAAAAJ&hl=en&oi=sra#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DlylBSaIAAAAJ%26citation_for_view%3DlylBSaIAAAAJ%3AWF5omc3nYNoC%26tzom%3D-420
Nurhadi, N., & Azis, A. (2018). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPERCAYAAN DAN KESETIAAN KONSUMEN. Jurnal Economia, 14(1), 89. https://doi.org/10.21831/economia.v14i1.13130
Podungge, R. (2010). MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG MENGEDEPANKAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK. Ekonomi Dan Bisnis, 2. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56252430/Mewujudkan-Birokrasi.pdf?1523001349=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMEWUJUDKAN_BIROKRASI_YANG_MENGED
Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures, 1–15. https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id
RA. Novanto. (2015). Metode Penelitian Kualitatif, Subjek Penelitian. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi Dalam Efektivitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 4(1), 1–11.
Sudarto, Y. (2006). E-Goverment dan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang baik. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Untuk Indonesia, 44–47.
Suranto, D. (2017). PENINGKATAN PELAYAN PUBLIK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANSE) DAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT). Jurnal Serambi Hukum, 10(2), 46.
Thoha, M. (2002). Reformasi birokrasi pemerintah. Seminar Good Goverance Di Bappenas, 15, 1–16.
Article Metrics
Abstract view : 476 timesRefbacks
- There are currently no refbacks.
