REFORMASI BIROKRASI ERA INFORMASI TEKNOLOGI

Joko Purwanto, Harsoyo Harsoyo

Abstract


Mewujudkan pelayanan publik yang baik , perlu dilakukan perubahan – perubahan atau inovasi yang mengarah kepada tujuan peningkatan pelayanan atau reformasi birokrasi di seluruh lembaga negara, baik kementerian, kelembagaan, maupun pemerintah daerah. Ditengah krisis kepercayaan publik terhadap pelayanan birokrasi dan kondisi pendemi Covid 19 menjadi tantangan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi dengan sistem pelayanan yang begitu rumit dan panjang harus dipangkas karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010 – 2025 secara operasional dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentunya dengan regulasi terebut tantangan untuk Pemberintah Daerah dan juga Badan Pelayanan Publik untuk terus bergerak menciptakan inovasi atau kemudahan memberikan pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang mudah bagi masyarakat pengguna pelayanan. Tujuan penulisan ini adalah menggambarkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi

dalam penyelenggaran pelayanan publik sebagai bagian dalam reformasi birokrasi.


References


Adi, S. (2012). TEKNOLOGI INFORMASl DAN KOMUNIKASI (TIK) LEVERAGE MENUJU REFORMASI BIROKRASI. Masyarakat Telematika Dan Informasi, 3(1), 1–14.

Caturi, P. (2019). Tinjauan Fungsi Pelayanan Masyarakat Dalam Good Governance Dan Bebas Kkn. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi, 13(1), 21–28. http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/269

Kelly, C. (2005). Bureaucracy and government. In The Cambridge Companion to the Age of Constantine (pp. 183–204). https://doi.org/10.1017/CCOL0521818389.009

Miftah Thoha. (2012). Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia. Thafa Media. https://scholar.google.com/citations?user=lylBSaIAAAAJ&hl=en&oi=sra#d=gs_md_cita-d&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DlylBSaIAAAAJ%26citation_for_view%3DlylBSaIAAAAJ%3AWF5omc3nYNoC%26tzom%3D-420

Nurhadi, N., & Azis, A. (2018). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPERCAYAAN DAN KESETIAAN KONSUMEN. Jurnal Economia, 14(1), 89. https://doi.org/10.21831/economia.v14i1.13130

Podungge, R. (2010). MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG MENGEDEPANKAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK. Ekonomi Dan Bisnis, 2. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56252430/Mewujudkan-Birokrasi.pdf?1523001349=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DMEWUJUDKAN_BIROKRASI_YANG_MENGED

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures, 1–15. https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id

RA. Novanto. (2015). Metode Penelitian Kualitatif, Subjek Penelitian. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi Dalam Efektivitas Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 4(1), 1–11.

Sudarto, Y. (2006). E-Goverment dan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang baik. Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Untuk Indonesia, 44–47.

Suranto, D. (2017). PENINGKATAN PELAYAN PUBLIK MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANSE) DAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (CLEAN GOVERNMENT). Jurnal Serambi Hukum, 10(2), 46.

Thoha, M. (2002). Reformasi birokrasi pemerintah. Seminar Good Goverance Di Bappenas, 15, 1–16.


Article Metrics

Abstract view : 108 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


PUBLISER


putlocker
google maps generator