ANALISIS PENANGANAN PERNIKAHAN ANAK (STUDI KASUS DI KABUPATEN GROBOGAN)

Abstract

Perkawinan anak ditetapkan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang dengan tegas menyatakan bahwa “perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, yaitu : 1). Kinerja Pemerintahan dalam penanganan pernikahan anak di Kabupaten Grobogan, 2). Diterminasi Pernikahan anak dan 3). Dinamika kehidupan berumah tangga pasca 2 -3 tahun pernikahan anak. Ruang lingkup penelitian diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yakni 1). Bagian birokrasi pemerintahan selaku pelayanan pernikahan anak, yang terdiri dari Pemerintah Desa, Pemerintahan Kecamatan, KUA, Puskesmas, Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Agama 2). Bagian Keluarga meliputi orang tua dari Pengantin Perempuan selaku informan secondary dan perempuan pelaku pernikahan anak selaku informan kunci. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam rangka memahami dan menggali informasi yang lebih mendalam tentang fenomena terjadinya pernikahan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pernikahan anak di Kabupaten Grobogan telah dilayani sesuai tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara terstruktur dan berjenjang. Determinasi pernikahan anak terjadi karena keinginan kuat dari calon pengantin berikut adanya dukungan restu dari orang tua. Pasca 2 – 3 tahun pernikahan anak belum muncul konflik keluarga yang serius.