STATUS HUKUM PERUBAHAN GARIS PANGKAL PANTAI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Abstract
Perubahan iklim merupakan fenomena universal yang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di bumi termasuk bagi manusia dan lingkungannya. Salah satu dampak perubahan iklim yang terus menjadi perbincangan masyarakat internasional yaitu naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut dapat mengancam eksistensi negara pantai, negara kepulauan, dan negara lain yang memiliki kepentingan terkait laut. Hal ini dikarenakan wilayah daratan menjadi semakin sempit bahkan berpotensi akan tenggelam. Masalah lebih lanjut dan yang paling signifikan yaitu jika pada pulau tersebut telah ditempatkan titik-titik koordinat yang digunakan untuk melakukan pengukuran garis pangkal pantai (coasted baseline). Peristiwa ini tentu akan mengakibatkan bergeser dan tenggelamnyanya garis pangkal pantai sehingga memengaruhi pengaturan negara pantai terkait posisi batas-batas maritimnya. Terutama mengenai perubahan fisik yang terjadi pada garis pantai, seperti penentuan laut teritorial dan zona-zona laut lain yang mengikutinya. Dengan adanya fenomena ini dapat menimbulkan problem sekaligus tantangan baru bagi hukum internasional utamanya dalam hukum laut internasional tentang status hukum terkait pegaturan garis pangkal pantai jika terjadi pergeseran dan perubahan titik-titik pengukuran garis pantai. Mengingat bahwa dalam UNCLOS 1982 masih belum terdapat ketentuan yang dapat dijadikn rujukan apabila suatu negara mengalami perubahan garis pangkal pantai akibat perubahan iklim. Dalam penelitian hukum ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau doctrinal research. Penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan kesulitan dan mungkin memrediksi pembangunan hukum di masa depan.
Keywords
References
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-Undangan
United Nation. 1992. United Nation Framework Covention on Climate Change
(UNFCCC)
United Nation. 1982. United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982
(UNCLOS)
Buku
Anwar Chairul. 1989. Hukum internasional: horizon baru hukum laut internasional:
konvensi hukum laut 1982. Jakarta: Penerbit Djambatan.
Hadjon. Phillipus M. dan Djatimati. Tatiek Sri. 2005. Argumentasi Hukum.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Marzuki. Peter Mahmud. 2015. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana
Pernadamedia Grup.
Thontowi Jawahir dan Iskanar Pranoto. 2016. Hukum internasional kontemporer.
Bandung: PT. Refika Aditama.
Jurnal dan Artikel
Bram Deni, Mujahir Mumu, dan Setiawati Melly. 2013. Dinamika wacana
perubahan iklim dan keterkaitannya dengan hukum dan tenurial di
indonesia: sebuah kajian kepustakaan. Jakarta: Epistema Institute.
Gosling. Simon N. 2011. A review of recent develompements in climate change
science: part II: the global scale impacts of climate change. Article in
Progress in Physical Geography. (Vol. 35). Jakarta.
Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). 2010. Jakarta: Sektor
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Pinastika Prajna Paramita. 2019. pengaturan garis pangkal terhadp perubahan garis
pantai dalam united nation convention on the law of the sea. Jurnal
Yurispruden (Volume 2, Nomor 1) Malang: Universitas Islam Malang.
Prabowo. Harkins Hendro dan Muhammad. 2015. Potensi tenggelamnya pulau-
pulau kecil terluar NKRI. Jurnal Geologi Kelautan (Volume 14, No. 2).
Bandung: Pusat Pengembangan Dan Peneliian Geologi Kelautan.
Sari. Diah Apriani Atika dan Muslimah Siti. 2014. Kebijakan pengelolaan pulau-
pulau kecil terluar inonesia dalam menghadapi perubahan iklim global,
Yustisia Jurnal Hukum Edisi 90. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Internet
Daniel Dhakidae. 2010. Bumi manusia. Jurnal Prisma Vol. 29. Depok.
http://www.prismajurnal.com (Diakses 20 November 2019).
Knowledge Centre Perubahan Iklim. Info iklim: mengenai perubahan iklim.
http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/perubahan-iklim
(diakses 20 November 2019)
Lokadata. 2018. Kenaikan permukaan air laut 1970-2018. http://www.lokadata.
britagar.id (diakses 20 November 2019)
United State Environment Protrction Agency (US EPA). 2017. Causes of climate
change. http://www.epa.gov.climate-change-science (diakses 20 November
Deni Bram, Mumu Mujahir, Melly Setiawati. 2013. Dinamika wacana perubahan iklim dan keterkaitannya dengan
hukum dan tenurial di indonesia: sebuah kajian kepustakaan. Jakarta: Epistema Institute. hlm. 55
Knowledge Centre Perubahan Iklim. Info iklim: mengenai perubahan iklim.
http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/info-iklim/perubahan-iklim (diakses 20 November 2019)
Simon N. Gosling. 2011. A review of recent develompements in climate change science: part II: the global scale
impacts of climate change. Article in Progress in Physical Geography. (Vol. 35). Jakarta. hlm. 445
ibid, hlm. 446
Harkins Hendro Prabowo, Mohamad Salahudin. 2015. Potensi tenggelamnya pulau-pulau kecil terluar NKRI. Jurnal
Geologi Kelautan (Volume 14, No. 2). Bandung: Pusat Pengembangan Dan Peneliian Geologi Kelautan. hlm. 115
Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatimati. 2005. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gajah Mada University
Press. hlm. 1
Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Pernadamedia Grup. hlm. 47
United State Environment Protrction Agency (US EPA). 2017. Causes of climate change.
http://www.epa.gov.climate-change-science (diakses 20 November 2019)
Loc.Cit
Diah Apriani Atika Sari, Siti Muslimah. 2014. Kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar inonesia dalam
menghadapi perubahan iklim global, Yustisia Jurnal Hukum Edisi 90. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm. 58
Jawahir Thontowi, Pranoto Iskanar. 2016. Hukum internasional kontemporer. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm.
Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). 2010. Jakarta: Sektor Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia. hlm. 83
Deni Bram, Mumu Mujahir. ibid. hlm. 55
United Nation. 1992. Pasal 1 United Nation Framework Covention on Climate Change (UNFCCC)
Daniel Dhakidae. 2010, Bumi manusia. Jurnal Prisma Vol. 29. Depok.
http://www.prismajurnal.com (Diakses 20 November 2019). hlm. 2
Lokadata. 2018. Kenaikan permukaan air laut 1970-2018. http://www.lokadata. britagar.id (diakses 20 November
Diah Apriani Atika Sari, Siti Muslimah. ibid. hlm 59
Ibid, h. 60
Lokadata. Op. Cit.
Lokadata. Op. Cit.
Diah Apriani Atika Sari, Siti Muslimah. ibid, hlm. 64
Pinastika Prajna Paramita. 2019. pengaturan garis pangkal terhadp perubahan garis pantai dalam united nation
convention on the law of the sea. Jurnal Yurispruden (Volume 2, Nomor 1) Malang: Universitas Islam Malang. hlm. 91
Ibid. 92
Ibid. 95
Chairul Anwar. 1989. Hukum internasional: horizon baru hukum laut internasional: konvensi hukum laut 1982.
Jakarta: Penerbit Djambatan. hlm. 3
Ibid. hlm. 4
United Nation. 1982. Pasal 3 United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)
United Nation. 1982. Pasal 5 United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)
United Nation. 1982. Pasal 13 United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)
United Nation. 1982. Pasal 7 United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)
United Nation. 1982. Pasal 13 United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)
Chairul Anwar. ibid. Hlm. 21
Pasal 14 United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)
United Nation. 1982. Pasal 16 United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)
DOI: http://dx.doi.org/10.35973/sh.v17i2.1609
Article Metrics
Abstract view : 1941 timesRefbacks
- There are currently no refbacks.