Tinjauan Hukum Kerugian Badan Usaha Milik Negara Akibat Penugasan Pengusahaan Jalan Tol Dari Pemerintah

Rian Hari Anggoro, Rian Hari Anggoro, Yusuf Hidayat, Sadino Sadino

Abstract


Infrastruktur jalan tol di Pulau Sumatera merupakan salah satu infrastruktur yang diprioritaskan pembangunannya. Disebabkan proyeknya yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah melalui penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero). Tentunya, penugasan ini akan membebani perusahaan dan bahkan merugikan perusahaan, karena proyeknya tidak layak secara finansial. Sepatutnya proyek penugasan dijamin oleh pemerintah, baik dari segi keuntungan maupun pinjaman, sehingga tidak merugikan perusahaan, karena perusahaan perseroan memiliki tujuan umum untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar-dasar hukum mengenai penugasan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan kompensasinya bagi perusahaan perseroan, dan untuk melihat apakah dasar hukum tersebut sesuai dengan proses bisnis pengusahaan jalan tol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis konseptual, dengan cara menelaah konsep kelayakan investasi pengusahaan jalan tol, arus suntikan dana segar dari pemerintah untuk BUMN, dan peraturan perundang-undangan terkait penugasan pemerintah kepada BUMN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum yang ada belum sesuai dengan kondisi bisnis pengusahaan jalan tol. Dalam peraturan yang mengatur kompensasi kerugian akibat penugasan, belum dijelaskan kondisi-kondisi kerugian, dan dalam praktek hukum tersebut, masih dirasa hanya sesuai untuk penugasan penyediaan barang publik, seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, perlu adanya penyesuaian peraturan atau peraturan baru yang menjelaskan tata cara atau pedoman kompensasi kerugian akibat penugasan pengusahaan jalan tol yang tidak layak secara finansial.


References


CNN Indonesia, (2023, 17 Juni). Blak-blakan InJourney Soal Utang Rp4,6 T Proyek Mandalika. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230617080743-92-963067/blak-blakan-injourney-soal-utang-rp46-t-proyek-mandalika diakses pada 16 Agustus 2023

CNN Indonesia.(2021, 27 September).Utang Waskita Karya Rp90 T Karena Tugas Negara dan Beli Tol. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210927163452-92-700080/utang-waskita-karya-rp90-t-karena-tugas-negara-dan-beli-tol Diakses pada 11 Agustus 2023.

CNN Indonesia.(2023, 8 Agustus). Erick Thohir akan Jadikan PKPU Sebagai Cara Benahi Keuangan Waskita. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230807204224-92-983129/erick-thohir-akan-jadikan-pkpu-sebagai-cara-benahi-keuangan-waskita Diakses pada 11 Agustus 2023.

Databoks.katadata.co.id. (2022, 1 April). Kontribusi dan Pertumbunhan Ekonomi menurut Pulau (2021). https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/01/ini-pertumbuhan-ekonomi-pulau-pulau-di-indonesia-pada-2021 Diakses pada 8 Agustus 2023.

Hutama Karya. (2023). Ikhtisar Laporan Keuangan. https://www.hutamakarya.com/ikhtisar-laporan-keuangan Diakses pada 9 Agustus 2023.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Panduan Analisis Kelayakan Ekonomi.https://kpbu.kemenkeu.go.id/backend/Upload/guideline/GUIDELINE21060413315367.pdf Diakses pada 15 Agustus 2023.

Kompas. (2023, 28 Maret). Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Disorot. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/28/pembangunan-tol-disorot Diakses pada 9 Agustus 2023.

Liputan6.com. (2023, 3 Mei). BUMN Karya Sering Rugi, Eric Thohir Bongkar Penyebabnya. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5275836/bumn-karya-sering-rugi-erick-thohir-bongkar-penyebabnya Diakses pada 9 Agustus 2023.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Pelaporan, Perubahan, dan Pemantauan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (8 Februari 2022). Data BPS Rilis, Pertumbuhan Ekonomi Babel Masih Tertinggi se-Sumatera. https://babelprov.go.id/berita_detil/data-bps-rilis-pertumbuhan-ekonomi-babel-masih-tertinggi-se-sumatera#:~:text=Sementara%20Total%20PDRB%20ADHK%20Pulau,Rp2.375%2C80%20triliun. Diakses pada 8 Agustus 2023

Raditya, Muhammad Jauhar Raditya. (2017). Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo. Tugas Akhir, Program Sarjana Institut Teknologi Sepuluh November.

Riyanto, Agus dan Iwan Erar Joesoef. (2020). Penugasan Badan Usaha Milik Negara dalam Pengusahaan Jalan Tol: Studi Penugasan PT. Hutama Karya (Persero) dalam Pengusahaan Jalan Tol di Sumatera

Sunarsip, (2023, 3 Juli), BUMN, Penugasan Pemerintah, dan Inovasi Keuangan. dalam Republika, https://www.republika.id/posts/42651/bumn-penugasan-pemerintah-dan-inovasi-keuangan diakses pada 9 Agustus 2023

Tempo. (2023, 13 Agustus 2023). Menteri PUPR Minta Erick Thohir Tak Pakai APBN untuk Bayar Utang BUMN Karya, Begini Kata Kemenkeu-Pengamat. https://bisnis.tempo.co/read/1759133/menteri-pupr-minta-erick-thohir-tak-pakai-apbn-untuk-bayar-utang-bumn-karya-begini-kata-kemenkeu-pengamat diakses pada 15 Agustus 2023.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang




DOI: http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20i2.4308

Article Metrics

Abstract view : 241 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.







Copyright of Jurnal Spektrum hukum

View My Stats