The Village Financial Management Policy To Achieve Good Governance
Sari
The Village Government has a strategic role and position in public services and community empowerment. Therefore, to be able to empower the community and perform service functions, villages must be empowered in various sectors, one of which is village financial management. This study will answer the formulation of the problem regarding whether the autonomy policy for village financial management in the Village has realized good governance. The study is an empirical juridical research, which examines the applicable legal provisions and what has occurred in people's lives. The results of the study conclude that the affirmative policy of Law No 6 of 2014 on Villages has a positive effect on the effectiveness of village government. This is shown in Magelang Regency, there is a regional work unit (SKPD) and an Inspectorate that is authorized to conduct guidance and supervision of village fund management in Magelang Regency. In addition, the implementation of village finances in Badung Regency, with the enactment of Law No 6 of 2014 has a broad impact on the implementation of village government in Bali and Badung especially those who recognize the existence of the Dinas Village and Pakraman Village. Village financial management policies, both in the planning, implementation, and accountability processes, are strived to be guided by the principles of financial management that apply the principles of good governance, such as professionalism, accountability, transparency, excellent service, democracy, efficiency, effectiveness through the making of regulations and/or policies based on local wisdom. The rule of law and can be accepted by the whole community, in order to achieve the village's vision and mission of "Achieve the Harmony in Building Village" independently, self-supporting, self- sufficient, and self-managing.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDF (English)Referensi
Aksan, H. Rekson S. Limba, and Tanzil. “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.” Neo Societal 3, no. 1 (2018).
Anwar, Khaeril. “Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan) 3, no. 2 (2015).
Asoka, Rano. “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.” Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi 14, no. 1 (2018). https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.22.
Aziz, Nyimas Latifah Letty. “Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa.” Jurnal Penelitian Politik 13, no. 2 (2016). https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575.
Femilia, Yessyca, and Uu Nurul Huda. “Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa.” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 14, no. 1 (2020). https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.5752.
Hadi, Syofyan. “Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 2023. https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7920.
Handayani, Agustuti, Aulia Rahmawati, and Malik Malik. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan DesA.” REFORMASI 13, no. 1 (2023). https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4333.
Harfi, M. Zaini. “Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 4, no. 3 (2016). https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.369.
Ismail Barokah, Riki. “Management of Village Finance to Achieve Good Governance in Talagasari, Garut.” JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial 2, no. 1 (2020). https://doi.org/10.51486/jbo.v2i1.49.
Isnaeni, Belly. “Trias Politica Dan Implikasinya Dalam Struktur Kelembagaan Negara Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.” Jurnal Magister Ilmu Hukum 6, no. 2 (2021). https://doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839.
Karimah, Faizatul, Choirul Saleh, and Ike Wanusmawatie. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).” Jurnal Administrasi Publik (JAP) 2, no. 4 (2014).
Kuncahyo, Hanif Dwi, and I Gede Made Artha Dharmakarja. “Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah.” Akuntansiku 1, no. 4 (2022). https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316.
Kurniawan, Putu Sukma. “Peran Adat Dan Tradisi Dalam Proses Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali).” Seminar Nasional Riset Inovatif, no. November (2016).
Kushandayani, K. “Desa, Entitas Yang Sering Terlupakan: Makna Otonomi Desa Dari Legal Positivism Menuju Legal Hermeneutics.” … Sebagai Alternatif Kajian Hukum" FH UNDIP, 2007.
Lasa, Lasarus, and Kaja Kaja. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.” FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang 20, no. 2 (2022). https://doi.org/10.51826/fokus.v20i2.638.
M., Rudin, and Bakarbessy M. L. F. “Kajian Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa.” Jurnal Manajemen Dan Kearifan Lokal Indonesia 2, no. 2 (2018). https://doi.org/10.26805/jmkli.v2i2.15.
Mamuaya, Jeacklin Valenia, Harijanto Sabijono, and Hendrik Gamaliel. “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).” Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi 5, no. 2 (2017).
Prasetyo, Deny, Suharno, and Bambang Widarno. “Kepatuhan Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Ri No. 22 Tahun 2015.” Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi 12, no. 4 (2017).
Satria, Adhi Putra. “Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia.” Kosmik Hukum 20, no. 1 (2020). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991.
Soehartono, Irawan. “Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya.” Tesis KOMI, 2011.
Suharsimmi, Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta Rineka Cipta.” Jakarta: Rineka Cipta, no. 1990 (2013).
Timotius, Richard. “Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesA.” Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 2 (2018). https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1666.
DOI: http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v0i0.5082
Article Metrics
Sari view : 2677 timesPDF (English) - 0 times
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed at:
Member of:
Visitors: