Beban Bphtb atas Warisan Tanah dan Kebijakan Kepala Daerah dalam Hukum Perlindungan Ahli Waris

Bintang Ulya Kharisma

Abstract


Penelitian ini membahas beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas warisan dan peran pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adil dan responsif. BPHTB penting sebagai sumber pendapatan daerah, namun sering memberatkan ahli waris, terutama untuk rumah atau tanah tidak likuid, sehingga menimbulkan ketidakadilan fiskal dan risiko sosial-ekonomi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-analitis, perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Studi kasus Leony Vitria Hartanti (2025) menjadi ilustrasi dampak BPHTB yang memberatkan. Analisis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menilai harmonisasi antara kewajiban fiskal dan perlindungan hak ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif, memberikan keringanan, dan menerapkan pembayaran fleksibel melalui Peraturan Daerah. Pendekatan ini meringankan beban finansial, meningkatkan kepatuhan pajak, dan menjaga keadilan substantif. Kasus Leony menegaskan pentingnya kebijakan BPHTB yang proporsional, manusiawi, dan responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Strategi ini dapat dijadikan model bagi daerah lain agar BPHTB tetap efektif sebagai instrumen fiskal tanpa merugikan hak ahli waris.

Keywords


Keadilan Substantif, Kebijakan Fiskal, Hak Ahli Waris, Warisan Tanah

References


Aini, Ihda. “Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam.” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 17.2 (2019), 323.

Amir, Muh, and Dwi Putranto Riau. “Studi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tengah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.” Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies 2.6 (2024), 51-63.

Assagaff, Said Ali, and Wira Fanciska. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris.” Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan 1.1 (2021), 279-290.

Creswell, John W. “Research designs. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.” SAGE Publications, (2009).

Dian Fath Risalah. Warisan Ternyata tak Langsung Bebas dari Pajak Selama Belum Dibagi, Ini Aturannya. Republika.Co.Id, January 5, 2026. [Accessed December 23, 2025].

Fadilah, Dimas. “Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal.” Jurnal Global Ilmiah 2.6 (2025), 35.

Hafizd, Jefik Zulfikar, Yadi Janwari, and Sofian Al-Hakim. “Kebijakan fiskal di Indonesia: Analisis hukum keadilan ekonomi dan implikasi bagi pembangunan berkelanjutan.” IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah 3.2 (2024), 146-167.

Hermawan, Oki, Felicitas Sri Marniati, and Khalimi Khalimi. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Wasiat Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Terkait Penyelesaian Pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.” SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah 2.11 (2023), 4593-4602.

Ikrar, Wahyul, Yulia Mirwati, and Hengki Andora. “Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Peralihan Hak atas Tanah Melalui Pewarisan di Kota Bukittinggi.” UNES Law Review 6.1 (2023): 1400-1410.

Iqballudin, M. Hamzah, Fatkhanah Fatkhanah, and Syafik Muhammad. “Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia.” Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 2.3 (2025): 3015-3028.

Irawan, R. Bagus, and Novi Dianah. “Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Karawang.” Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum 3.2 (2018), 293-305.

Jaya, Nirwan Ardhi, Budi Ispriyarso, and Aga Natalis. “Konstruksi kebijakan desentralisasi fiskal berbasis paradigma good financial governance di Indonesia.” Humani (Hukum Dan Masyarakat 10 (2020), 24-43.

Mahendra, Rayhan Isha, Dominikus Rato, and Dyah Octhorina Susanti. “Kewenangan Kepala Desa Dan Camat Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris.” Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia 8.1 (2024), 80-89.

Marula Sardi. Polemik BPHTB Rumah Warisan Leony di Tangsel, Pengamat: Tarif Diatur UU HKPD. Rakyat Merdeka.Com. Oktober 2, 2025. [Accessed December 23, 2025].

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan Normatif. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Maulina, Meyliana, Qonita Marseli Putri Yushi, Gandung Surya Saputra, and Ghea Riandani Hairy. “Analisis Kebijakan Insentif Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Penghasilan Terhadap Pembayaran Pajak Peralihan Hak Atas Tanah.” Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 5.1 (2024): 18-31.

Miskiyah, Zakiyatul, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, and Mahrus Suhardi. “Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam.” Istithmar 6.1 (2022), 69-83.

Nasution, Sari, and Lira Apriana. “Analisis Yuridis Pemungutan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Atas Peralihan Hak Tanah dengan Hibah Wasiat Studi di Kota Medan.” Premise Law Journal 1 (2016), 14150.

Oktivany, Cynthia, Fadilah Agustria, and Sofya Tika. “Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam.” KENDALI: Economics and Social Humanities 2.3 (2024), 180-190.

Prabowo, Setio, M. Sudirman, and Cicilia Julyani Tondy. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris.” Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik 1.3 (2023): 63-70.

Prasasti, Windra Anggi. “Implikasi Yuridis Terhadap Peralihan Harta Waris Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris di Kabupaten Madiun.” Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

Priyambodo, Dimas, Garin Dinda, and Muhammad Adymas Hikal Fikri. “Ideal Policy Dynamics of Collection of Fees on Acquisition of Land and Building Rights on Acquisition of Land Redistribution Certificates.” Reformasi Hukum 28.1 (2024), 45-56.

Purnawan, Ni Made Eka Yanti. “Penjualan Harta Waris Berupa Tanah Tanpa Adanya Persetujuan Ahli Waris Lainnya.” Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 5 (2020), 309-318.

Putra, I. Putu Surya Wadi, Ketut Kasta Arya Wijaya, and Luh Putu Suryani. “Pengaturan pengenaan pajak dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan.” Jurnal Analogi Hukum 4.2 (2022), 204-208.

Revi, C. Rantung. Curhat urus pajak waris, Leony: gue harus ngeluarin puluhan juta lagi. Kompas.Com, September 10, 2025. [Accessed December 23, 2025].

Sabnita, Nina. “Penerapan Pajak Warisan di Beberapa Negara.” Info Artha 6, no. 2 (2022): 149-158.

Santoso, Harry. Keadilan Fiskal dan Pengurangan Pajak Warisan: Pendekatan Hukum dan Ekonomi. Bandung: Refika Aditama, 2023.

Saputra, Kevin, Yusefri Yusefri, and Habiburrahman Habiburrahman. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditinjau dari Perspektif Siyasah Maliyah.” PhD diss., Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.

Setyowati, Endang. “Kekurangan dalam Regulasi Terkait Peralihan Harta Bersama dalam Transaksi Jual Beli Tanah Warisan.” Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 2.2 (2025), 315-324.

Slamet, Husnul Khotima Wardhani. “Tinjauan yuridis harta warisan yang dialihkan oleh salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain (Studi pada Pengadilan Agama Kelas II Baubau).” Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio (2021), 34-48.

Soekanto, Soerjono, and Simorangkir Debora. Ensiklopedia Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan, 2019.

Subekti, Raden, and Raden Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2020.

Sutedi, Adrian. Hukum Pajak dan Administrasi Pajak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Syahrir, Muhammad. “Distribusi Keadilan Mengenai Ahli Waris Pengganti (Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Imam Mazhab).” PhD diss., IAIN PAREPARE, 2025.

Tambajong, Helena Benedicta, Rietha Lieke Lontoh, and Annita TSF Mangundap. “Akibat hukum pelaksanaan wasiat yang tidak memenuhi bagian mutlak ahli waris.” UNES Law Review 6.2 (2023), 7000.




DOI: http://dx.doi.org/10.56444/sh.v22i2.6927

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



Copyright of Jurnal Spektrum hukum
Creative Commons License