PELARANGAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA SUKU TIONGHOA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Sari
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Atmasasmita, Romli, 2011, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta.
Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, Pertumbuhan dan Model Konstitusi, UGM Press, Yogyakarta. Kasim,
Hendra, 2015, Impeachment Presiden, Maluku Press, Masohi.
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang.
Marwan, M. dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition, Realiti Publisher,
Surabaya.
Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan
Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Rawls, John, 2011, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, 2001, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Siahaan, Marihot Pahala, 2003, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
Sigit Irianto, 2014, Hukum Perdata, FH UNTAG Semarang.
Jurnal/Tesis/Disertasi:
Buamona, Hasrul, 2020, “Politik Hukum Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit Dalam Perspektif Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945”, Ringkasan Disertasi, Program
Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.
Mustajab, Ali, 2015, “Kebijakan Politik Gus Dur Terhadap China Tionghoa di Indonesia”, Jurnal Agama
dan Hak Azazi Manusia, Volume 5, Nomor 1, November 2015.
Kurniadewi, Linda Arthaputri, 2014, “Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975
Tentang Larangan Kepemilikan Tanah Hak Milik Bagi WNI Nonpribumi di Kabupaten Sleman”, Tesis,
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2014.
Jamil, M., 2018, Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah, Jurnal Supremasi
Hukum, Volume 7, Nomor 2, November 2018.
Prameswari, Angela Pramudya Dyani, “Problematika Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara
Indonesia Non Pribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2014.
Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, Adminitrative Law &
Governance Journal, Volume 2, Nomor 3, Agustus 2019.
Wardani, Widyarini Indriasti, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria
Nasional”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 15, Nomor 2, April 2018.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Nomor 3 Tahun 1950).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/02194 Tahun 2020 Perihal PelaksaanaanPutusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/PDT/2019.
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Yyk
Internet dan Media Online:
Wikipedia, “Instruksi 1975”, https://id.wikipedia.org, Diakses pada tanggal 12 Maret 2020.
Kini, Nusantara, “Sikap Sri Sultan Hamengkubuwono IX Terhadap Etnis Tionghoa. Begini Kisahnya”,
http://nusantarakini.com/2016/11/20/sikap-sri-sultan-hamengkubuwono-ix-terhadap-etnis- tionghoabegini-kisahnya/, Diakses 20 September 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2566
Article Metrics
Sari view : 2326 timesPDF - 0 times
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Notary Law Research telah terindeks pada:
Notary Law Research is licensed under a Creative Commons Attribution