ANALISA HUKUM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERSUBSIDI DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK., KANTOR CABANG SEMARANG

Devi Setiawan, Widyarini Indriasti Wardani

Sari


Tempat tinggal merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok, yakni sandang yang merupakan kebutuhan akan sandangan/pakaian; pangan merupakan kebutuhan pokok manusia akan pemenuhan makanan; dan papan meupakan kebutuhan pokok manusia dalam bentuk tempat tinggal/tempat bernaung. Tempat tinggal atau dapat pula dikatakan sebagai hunian ada banyak jenis macamnya. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan kredit dari bank untuk  membayar sebuah bangunan rumah tinggal untuk dimiliki.  Jaminan yang diberikan debitur berupa rumah dan tanah yang dibeli dengan fasilitas kredit bank.

Rumusan masalah: 1) Bagaimana kriteria   pemberian   KPR   bersubsidi?;   2)   Bagaimana   tata   cara   pelaksanaan pemberian KPR bersubsidi?; dan 3) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dan akibat hukum dalam pelaksanaan Perjanjian KPR bersubsidi di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kriteria pemberian KPR bersubsidi, tata cara pelaksanaan pemberian KPR bersubsidi dan kendala-kendala yang dihadapi dan akibat hukum dalam   pelaksanaannya.   Metode   penelitian   yang   digunakan   adalah   yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis, jenis datanya berupa data primer dan data sekunder, lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian didapat kendala- kendala yang dialami dari pihak bank adalah ketidak jujuran calon nasabah dalam memberikan informasi dan dari pihak calon nasabah ditolaknya permohonan pada saat pengajuan KPR, sedangkan dari pihak Notaris kendala terletak pada kekurang telitian/kekurang hati-hatian Notaris dalam melakukan pengecekan objek jaminan KPR dengan status HGB.

 

Kata Kunci :     Perjanjian, Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi, Bank


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adjie, Habib. (2016). Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita Selekta Notaris & PPAT) (1), Cet. 1, Sinergi Offset, Semarang

Arikunto, Suharsimi. (2006). Metode Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu

Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta

Badrulzaman, Mariam Darius. (1991). Perjanjian Kredit Bank, Cet. Ke-V, PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung

-------- , 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung

-------- , 2005, Perjanjian Kredit, Alumni, Bandung

Bahsan, M. (2007). Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Budiono, Herlien. (2008). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang

Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

-------- , (2013). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Burhan, Bungin. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta

Djumhana, Muhamad. (2000). Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya

Bakti, Bandung

Fuady, Munir. (1996). Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung

Harahap, M. Yahya. (1986) Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung

Hermansyah. (2009). Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta

Hasan, Djuhaindah. (2011) Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Nuansa Madani, Jakarta

Hay, Marhainis Abdul. (1975). Hukum Perbankan di Indonesia, Pradnya Paramita, Bandung

HS, H. Salim. (2007). Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Ibrahim, Johannes. (2004). Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung

Lotulung, Paulus Effendi. (1993). Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah – Seri Ke-1: Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi (Edisi II dengan Revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung

Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno. (2003). Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta

Muhammad. (2009). Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah), Cet. 1, UII Press, Yogyakarta

Muljadi, Gunawan., Kartini dan Widjaja. (2003). Perikatan Yang Lahir dari

Perjanjian, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta

Naja, H.R. Daeng. (2005). Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung

Rahman, Hasanuddin. (1995). Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Rosadi, Otong., dan Andi Desmon. (2012). Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu

Hukum, Cet. 1, Thafa Media, Yogyakarta

Setiawan, R. (1987). Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bina Cipta, Bandung

Situmorang, Victor M. (1993). dan Cormentya Sitanggang, Grosse Akta dalam

Pembuktian dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta

Sjahdeini, Remy. (1999). Hak Tanggungan Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Penerbit Alumni, Bandung

Soekanto, Soerjono. (1984). Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1990). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Rajawali Perss, Jakarta

-------- . (2013). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Rajagrafindo Persada, Depok

Subagyo, Joko. (2006). Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta

Subekti. (1979). Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung

Untung, H. Budi. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta, Andi Offset

Usman, Rachmadi. (2003). Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-BendaYang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

ARTIKEL

Aprianto, Yohanes Benny. (2015). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non Litigasi, Jurnal, Yogyakarta

Budiono, Herlien. (2006). Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa, Majalah Renvoi, Nomor 6.42.IV, 3 November

Hariss, Abdul. (2014). Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.14, No.4

Hibatullah, Fauzan Takalamingan. (2018). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (4), 2018, 830-840

Miftahudin. (2015). Analisis Yuridis Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Take Over Atas Kepemilikan Rumah Dan Hukumnya (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syariah Cabang Semarang), Tesis, Semarang

Rosmidah, Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia, Jurnal Hukum, Fakultas

Hukum Universitas Jambi, Jambi.

Supraptomo, Heru. (1994). Segi Hukum Penanganan Kredit Macet dan Pengaturan Masalah Rahasia Bank, makalah Diskusi Panel BUPLN- Mahkamah Agung 6-7 Desember 1994.

INTERNET

Febrianto, Dimas Fakhrul, Peranan Notaris dalam Perjanjian Kredit Guna Memenuhi Prinsip Kehati-hatian Perbankan, http://blog.pasca.gunadarma.ac.id/2012/06/01/peranan-notaris-dalam perjanjian-kredit-guna-memenuhi-prinsip-kehati-hatian-perbankan/,

diakses pada tanggal 02 Pebruari 2021

Ferdianto, Marindra Prahandi, Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi, m.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum- atau-wanprestasi?, diakses pada tanggal 22 Pebruari 2021

http//dir.unikom.ac.id/jbptunikompp-gdl-serlipurna-26160, diakses pada tanggal 23 Pebruari 2020 http://kbbi.web.id/yuridis, diakses 15 Januari 2020 http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-

didunia, di akses 21 Pebruari 2020

https://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-kriteria/, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank_Tabungan_Negara., diakses pada tanggal 20

Januari 2020

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kredit_pemilikan_rumah, Kredit pemilikan rumah-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada tanggal 15 Pebruari 2020

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah, diakses pada tanggal 13 Maret 2021

https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis, diakses 21 Pebruari 2020

https://kbbi.web.id/kriteria.html, diakses pada tanggal 7 Agustus 2021

https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20210809/47/1427635/masih-tinggi-peminat-kementerian-pupr-tambah-kuota-kpr-subsidi-btn, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021

https://www.btn.co.id/Conventional/Product-Links/Produk-BTN/Kredit- Konsumer/Pinjaman-Bngunan/KPR-BTN-Subsidi, diakses pada tanggal

Juni 2021

https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20210202/47/1351223/si mak-syarat-daftar-fasilitas-kpr-bersubsidi-flpp-2021, diakses pada tanggal

Juni 2021

www.BI.go.id, Survei Harga Properti Residensial, Bank Indonesia, diakses pada tanggal 15 Pebruari 2020




DOI: http://dx.doi.org/10.56444/nlr.v3i1.3399

Article Metrics

Sari view : 194 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Flag Counter

Notary Law Research telah terindeks pada: