Harmonisasi Lembaga Bank Tanah dengan Pengaturan Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Abstract

Hubungan hukum antara tanah dengan pemegang hak  terdiri dari tiga subyek hukum yaitu hak bangsa (umum), hak Negara, dan hak perorangan (privat). Kepentingan umum meliputi kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dan /atau kepentingan masyarakat banyak/ bersama dan/atau kepentingan pembangunan. Kebutuhan pemerintah terhadap tanah terkait dengan kepentingan umum perlu adanya keseimbangan dengan kepentingan perseorangan (privat) terhadap tanah. Pengaturan Pengadaan hak atas tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur dalam UU No 2 tahun 2012 (terakhir) disamping  dibentuknya lembaga Bank Tanah yang juga sebagai sarana pemerintah untuk penyediaan, pematangan dan penyaluran tanah untuk penggunaan tanah public ataupun    untuk tanah privat untuk kesejahteraan masyarakat, diatur dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Harmonisasi  Pengaturan Pengadaan Hak atas Tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan Lembaga Bank tanah sangat penting agar tidak terjadi perbenturan dalam implementasinya dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah di masyarakat.