Analisis Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Gratifikasi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan (Studi Putusan MA Nomor 1 Pk/Pid.Sus/2019)
Abstract
The objective of this research is to methodically and systematically investigate the reality of legal phenomena. This research created normative law by employing legal research methodology. The goal of standard legal research is to find legal doctrines, regulations, or guiding principles that can be used to address legal issues. The objective is to come up with new arguments, hypotheses, or concepts that can be proposed as solutions to the problems that are currently being faced. Other misunderstandings of the word "gratification" call for legal action to be taken. Given that these two sentences are repeated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Corruption Eradication Law Number 31 of 1999 but do not have the same legal significance in the Bribery Law, an investigation must be conducted right away to create a new institution. Political strategies to apprehend criminals looking to gain future advantages.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
"Adami Chazawi, Author, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) [accessed 23 November 2022]
"
"Akbar, Muhammad Fatahillah, and Dian Agung Wicaksono, ‘The Reform Of Corruption Eradication In Indonesia: The Prismatic Law In The Recent Context’, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25.1 (2013), 178–90
"
"Alkostar, Artidjo, Korupsi Politik Di Negara Modern, Cet. 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2008)
"
"Arsjad, Mardiana, ‘GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI’, JURNAL AKTA YUDISIA, 3.1 (2021)
"
"B*, Lastiar Rudi H., Nyoman Serikat Putra Jaya, and Budi Wisaksono, ‘KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7 / PID. SUS - TPK / 2015 / PN DPS.)’, Diponegoro Law Journal, 5.4 (2016), 1–19
"
"Bellina, Sophie, and Ahmad Mahyani, ‘PENYITAAN HARTA TERORIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA OLEH NEGARA’, Mimbar Keadilan, 14.2 (2021), 230–40
"
"‘Direktori Putusan’ [accessed 2 May 2023]
"
"Disianto, Dimaz, Isnaeni Isnaeni, and Endang Prasetyawati, ‘Legal Position of Commitment Making Officers in Government Contracts’, Technium Social Sciences Journal, 28 (2022), 330–34
"
"Fahrojih, Ikhwan, Hukum Acara Pidana Korupsi (Malang, Jatim: Setara Press, 2016)
"
"Febrikusuma, Thomas Wipa, and Eko Soponyono, ‘KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI KABUPATEN BLORA’, 5 (2016)
"
"Feliks, Danggur, Muhadar Muhadar, and Otto Yudianto, ‘The Standard Concept of the Advocate Profession in Implementing Professional Advocate’, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8.1 (2021), 134
"
"Hardyansah, Rommy, Krisnadi Nasution, Hufron Hufron, and Erny Herlin Setyorini, ‘Authority of Religious Courts to Judge Sharia Bankruptcy’, Technium Social Sciences Journal, 28 (2022), 370–75
"
"July Esther, ‘REKONSTRUKSI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG DALAM PENDANAAN PEMILIHAN UMUM’, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15.1 (2020), 151–70
"
"Karman, Yonky, ‘Korupsi Manusia Indonesia’, Opini Kompas, 12 February 2010
"
"Kartayasa, Mansyur, Korupsi & Pembuktian Terbalik: Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2016)
"
"Maradona, Tigana Barkah, ‘TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK BUDAYA HUKUM’, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 9.1 (2021), 26
"
"Pelu, Saiful Bahri, Moh Lubsi Tuqo Romadhan, and Afrilia Cahyani, ‘Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi Sebagai Objek Pajak Negara)’, Dih: Jurnal Ilmu Hukum, 18.1, 374777
"
"Pemberantasan Korupsi: Hukum Pidana Nasional Dan Internasional (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2005)
"
"Prinst, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
"
"‘Putusan MA No 1/Pid.SusTPK/2018/Jkt.Pst’
"
"Redaksi Kompas, Tim, ‘Laporan Korupsi di KPK menumpuk’, Harian Kompas, 2008, Kamis edition, p. 3
"
"RI, MA, ‘Direktori Putusan MA No 1 PK/Pid.Sus/2019’
"
"Vita, Leticia, ‘Constitucionalismo Social Como Democracia Económica. Una Relectura de La Constitución de Weimar a La Luz Del Aporte de Hugo Sinzheimer’, Historia Constitucional, 0.19 (2018), 565
"
"Wahyuni, Sri, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, Indonesia: Tim Pustaka Phoenix, 2007) [accessed 2 May 2023]
"
"Withania, Aurelia Verina, and Ahmad Mahyani, ‘Pembatasan Kasasi Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung Ditinjau Dari Hak Rakyat Untuk Memperoleh Keadilan’, ADALAH, 5.2 (2021), 1–18
"
"Wiyono, Subelo, Bartolomeus Samho, Theodorus Pangalila, and Sjamsi Pasandaran, ‘Kajian Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk Mengembangkan Karakter Anti Korupsi’, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3.2 (2019), 15
"
DOI: http://dx.doi.org/10.56444/sh.v20i1.3794
Article Metrics
Abstract view : 2290 timesPDF (Bahasa Indonesia) - 0 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.