PERLUNYA SYAHBANDAR DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL

Bakti Trisnawati

doi:10.56444/sh.v21i1.5174

PERLUNYA SYAHBANDAR DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL

Bakti Trisnawati

Abstract

Sarana yang sangat menunjang dan paling dominan pada saat ini adalah kapal, yang akan mengarungi lautan bebas dan dapat menghubungkan negara satu dengan negara lainnya guna transaksi perdagangan. Demi ketertiban, kelancaran, dan keamanan selama kapal berlayar diperlukan adanya Surat Tanda Kebangsaan Kapal, agar kapal diketahui kebangsaannya dan Surat Persetujuan Berlayar, yang keduanya dapat diperoleh dengan mendaftarkan kepada Syahbandar selaku petugas pendaftar kapal. Meskipun syahbandar sudah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, namun dalam prakteknya ada dua kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Nakhoda, dimana kedua Nahkoda ini berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dan kondisi kapal dalam keadaan tidak laik laut.

References

Arsad Rifki Adhawi Farezan1 , Zaldi Sultani Zain2 , Muhammad Ghufron3, Kesiapan Alat Forklift Dan Keterampilanoperator Terhadap Kualitas Kecepatan Bongkar Muat , Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, June 2023,

Doni Hadi Irawan, Urgensi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Pada Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima, Discovery (Jurnal Kemaritiman dan Transportasi) , Vol.1 No. 2, 2019

Hamka, Prosedur Pendaftaran Kapal Untuk Memenuhi Aspek Kelaik Lautan Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari, https://jurnal.yapri.ac.id/index.php/semnassmipt/article/view/226

Haerani , Hafizatul Ulum, Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut , UnizarLawReview Volume 4 Issue 1, June 2021 E-ISSN: 2620-3839 Nationally Accredited Journal (Sinta 5), Decree No. 200/M/KPT/2020.

Herman Fikri Tegoeh , Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia , Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 02, hal. 110, November 2019.

J Nurul Sapta Widodo1), Lunariana Lubis2), Yuliansyah3) , Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial - Vol. 5 No. 1, Tahun 2021

Jasruddin*, Zulfikar Putra, Syarif Butuni , Analisis Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Pelayaran Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 5, Nomor 2, hal. 411, Desember 2020

Muhammad Hatta, Dewi Astutty Mochtar, Mohammad Ghufron AZ, Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut Di Indonesia , Bhirawa Law Journal Volume 2, Issue 1, May 2021.

Nabila, Wanprestasi Pada Suatu Bill Of Lading Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut, Pakuan Law Review Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN

Nurul Aliatul Hana, Parameshwara, Fadlan, Analisis Yuridis Terhadap Proses Pendaftaran Kapal Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Status Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam , Jurnal Syntax Fusion, Vol. 2, No. 12,.Desember 2022

Rahman Raising, Analisis Keselamatan Pelayaran Kapal Penumpang Km Thalia Rute Pare-Pare-Nunukan,Vol. 3 No.1(September 2023), ISSN 2808-1587,. http: // jurnal.amnus-bim.ac.id/index.php/pena-jangkar.

Sendy Anantyo, Herman Susetyo, Budiharto, Pengangkutan Melalui Laut, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr

Sonhaji , Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar , Adminitrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi 3, Agustus 2018 ISSN 2621 – 2781

Taufik Gunawan1 , Rudi Kurniawan2 , Muhaddis3, Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) (Studi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe) , Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan PelayananPublik Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 10 Nomor 1, 2023

Theodorus Hendrik Sadipun, 2Sudirman , Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata di KSOP Kelas III Labuan Bajo , Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhanan, Volume 12, Nomer 1, September 2021

Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

https://mimbarmaritim.com/2020/01/26/ksop-tarakan-tuntaskan-penegakan-hukum-di-laut-terhadap-dua-kasus-pelanggaran-pelayaran/

DOI: http://dx.doi.org/10.56444/sh.v21i1.5174