Perlunya Syahbandar Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Kapal

Bakti Trisnawati

Abstract


Sarana yang sangat menunjang dan paling dominan pada saat ini adalah kapal, yang akan mengarungi lautan bebas dan dapat menghubungkan negara satu dengan negara lainnya guna transaksi perdagangan. Demi ketertiban, kelancaran, dan keamanan selama kapal berlayar diperlukan adanya Surat Tanda Kebangsaan Kapal, agar kapal diketahui kebangsaannya dan Surat Persetujuan Berlayar, yang keduanya dapat diperoleh dengan mendaftarkan  kepada Syahbandar selaku petugas pendaftar kapal. Meskipun syahbandar sudah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, namun  dalam prakteknya ada dua kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Nakhoda, dimana kedua Nahkoda ini berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dan kondisi kapal dalam keadaan tidak laik laut.

Keywords


Kapal; Pendaftaran; Syahbandar;

References


Aliatul Hana, Nurul, Parameshwara Parameshwara, and Fadlan Fadlan, ‘Analisis Yuridis Terhadap Proses Pendaftaran Kapal Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Status Kapal Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam’, Jurnal Syntax Fusion, 2.12 (2022), pp. 901–15, doi:10.54543/fusion.v2i12.230

Anantyo, Sendy, Herman Susetyo, and Budiharto, ‘Pengangkutan Melalui Laut’, Diponegoro Law Journal, 1.4 (2012), pp. 1–9, doi:10.14710/dlj.2012.1026

Farezan, Arsad, and Muhammad Gufron, ‘KESIAPAN ALAT FORKLIFT DAN KETERAMPILAN OPERATOR TERHADAP KUALITAS KECEPATAN BONGKAR MUAT’, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9.11 (2023), pp. 642–51

Gunawan, Taufik, Rudi Kurniawan, and Muhaddis Muhaddis, ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe)’, Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 10.1 (2023), pp. 155–66, doi:10.37606/publik.v10i1.585

Haerani, Haerani, and Hafizatul Ulum, ‘Kewenangan Syahbandar Dalam Pembebanan Dan Pembuatan Akta Hipotek Kapal Laut’, Unizar Law Review (ULR); Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review, 2021

Hamka, Hamka, ‘Prosedur Pendaftaran Kapal Untuk Memenuhi Aspek Kelaiklautan Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari’, 2021, IV, 1–8

Hatta, Muhammad, Dewi Astutty Mochtar, and Mohammad Ghufron Az, ‘Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut Di Indonesia’, Bhirawa Law Journal, 2.1 (2021), pp. 45–52, doi:10.26905/blj.v2i1.5853

Hendrik Sadipun, Theodorus, and Sudirman Sudirman, ‘Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata Di KSOP Kelas III Labuan Bajo’, JURNAL APLIKASI PELAYARAN DAN KEPELABUHANAN, 12.1 (2021), pp. 44–55, doi:10.30649/japk.v12i1.78

Irawan, Doni Hadi, ‘Urgensi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Pada Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima’, Jurnal Kemaritiman Dan Transportasi, 1.2 (2019), pp. 69–76

Jasruddin, Jasruddin, Zulfikar Putra, and Syarif Butuni, ‘Analisis Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Pelayaran Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan’, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 5.2 (2020), p. 410, doi:10.17977/um019v5i2p410-415

Magala, Anugrah Sahtia, ‘Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif’, Spektrum Hukum, 20.2 (2023), pp. 115–27

mimbarmaritim.com, ‘KSOP TARAKAN TUNTASKAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT TERHADAP DUA KASUS PELANGGARAN PELAYARAN’, 2020 [accessed 12 July 2024]

Muslikan, Arif Budi, and Edy Lisdiyono, ‘The Implementation of Land Rights Relinquishment Policy for Green Open Spaces’, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 10.1 (2023), pp. 17–27

Nabila, Nabila, ‘WANPRESTASI PADA SUATU BILL OF LADING DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT’, PALAR | PAKUAN LAW REVIEW, 2.1 (2016), doi:10.33751/palar.v2i1.932

Raising, Rahman, ‘ANALISIS KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL PENUMPANG KM THALIA RUTE PARE-PARE-NUNUKAN’, Pena Jangkar, 3.1 (2023), pp. 41–47, doi:10.54315/penajangkar.v3i1.55

Sonhaji, Sonhaji, ‘Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar’, Administrative Law and Governance Journal, 1.3 (2018), pp. 299–305, doi:10.14710/alj.v1i3.299-305

Tegoeh, Herman Fikri, ‘Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia’, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 4.2 (2020), pp. 108–21, doi:10.24967/jcs.v4i2.484

Widodo, Nurul Sapta, Lunariana Lubis, and Yuliansyah Yuliansyah, ‘Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Online Di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya’, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 5.1 (2021), p. 1, doi:10.25139/jmnegara.v5i1.3086




DOI: http://dx.doi.org/10.56444/sh.v21i1.5174

Article Metrics

Abstract view : 198 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.







Copyright of Jurnal Spektrum hukum
Creative Commons License