Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan

Samuel F.B Situmorang

Sari


Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Perihal penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Posisi BANI dalam badan peradilan umum adalah di luar badan peradilan umum. Penyelesaian sengketa secara arbitrase dilakukan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Data kepustakaan yang diperoleh, yaitu berupa hukum positif, kumpulan berbagai ketentuan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dalam bidang hukum alternatif penyelesaian sengketa. Badan peradilan umum tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, apabila terdapat tipu muslihat maka dapat dimintakan pembatalan. Pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan keadilan jika terdapat syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.


Kata Kunci


Arbitrase; Penyelesaian Sengketa; Sengketa Peradilan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Bahan Hukum Primer:

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Bahan Hukum Sekunder:

Eman Suparman, Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012

Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Dan International, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

H Zainuddin, Interprestasi Tentang Makna Dan Kedudukan Open Bare Orde Terkait Dengan Permohonan Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Mega Mendung, 2013

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011

Huala Adolf, Hukum Arbitrase Komersil Internasional, Keni Media, Bandung, 2016

Mochtar Kusumaadmadja, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta Bandung, 1995

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006

Munir Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977

Subekti, Arbitrase Perdagangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1979

Sudargo Gautama, Aneka Hukum Arbitrase ke Arah Arbitrase yang Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Bahan Hukum Tersier:

Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, Jurnal Konstitusi, Nomor 1 Volume 6, April 2009

Rahmadi Indra Tektona, Arbitrase sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, Pandecta Volume 6 Nomor 1, Januari 2011.




DOI: http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v4i1.1347

Article Metrics

Sari view : 2232 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.






Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed at:



Member of:



Visitors:

Tandai Penghitung

Web
Analytics