Penguatan Bea Cukai Secara Kelembagaan Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional

Milyan Risydan Al Anshori

Sari


Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas territorial suatu negara. Namun demikian belum ada perhatian khusus dari pemerintah untuk menghadapi jenis kejahatan ini dengan menggunakan bea cukai. Padahal jika sarana prasarana dan metode kejahatannya melampaui batas territorial
maka sudah otomatis alat bukti dan barang bukti pun melintasi daerah pabean. Karena itu bisa diambil kesimpulan sementara bahwa perlu optimalisasi kewenangan dan tanggung jawab lembaga bea cukai untuk lebih aktif menangkal serangan kejahatan transnasional ini.

Kata kunci: kejahatan transnasional, kepabeanan, kewenangan, kelembagaan

-----

Transnational crime is a crime which is the tools and methods that is being used is pass through national territorial border. However, there's no sufficient attention from goverment to fight againts this kind of crime by using customs. Even though if the tools and methods have already passed
through territorial border so the proof and evidence have passed it too. Due to it, we can take temporary conclutions that the authority and responsibility of customs institution need to be optimalized in order to prevent this transnational crime attack.

Keywords: transnational crime, customs, authority, institution.


Kata Kunci


kejahatan transnasional, kepabeanan, kewenangan, kelembagaan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


- Adrian Sutedi. 2012. Aspek Hukum Kepabeanan. Jakarta, Sinar Grafika.

- Ali Purwito M. 2013. Kepabeanan Indonesia: Konsep, Kebijakan dan enerapan. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.

- Barda Nawawi Arief. 1994. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan

Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publising.

- Buchari Alma, 2010, Pengantar Bisnis, Bandung: Alfabeta.

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lakin (Laporan Kinerja) 2014, Kementerian Keuangan, Jakarta.

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Renstra (Rencana Strategi) 2015-2019. Kementerian Keuangan, Jakarta.

- Eddhi Sutarto. 2011. Reformasi Sistem Hukum dan Kebijakan Kepabeanan di

Indonesia: Studi tentang Rekonstruksi Reformasi Kepabeanan di Indonesia.

Disertasi UNDIP. Semarang.




DOI: http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v1i1.606

Article Metrics

Sari view : 362 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.






 

 Jurnal Ilmiah Dunia Hukum telah terindeks pada:

   

   

 

Selengkapnya



 

Member dari:



 

pengunjung:

Flag Counter

Web
Analytics

Dunia Hukum |ISSN 2721-0391 (online) |ISSN 2528-6137  (print)