Penguatan Bea Cukai Secara Kelembagaan Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional

Milyan Risydan Al Anshori

Sari


Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang sarana prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas territorial suatu negara. Namun demikian belum ada perhatian khusus dari pemerintah untuk menghadapi jenis kejahatan ini dengan menggunakan bea cukai. Padahal jika sarana prasarana dan metode kejahatannya melampaui batas territorial
maka sudah otomatis alat bukti dan barang bukti pun melintasi daerah pabean. Karena itu bisa diambil kesimpulan sementara bahwa perlu optimalisasi kewenangan dan tanggung jawab lembaga bea cukai untuk lebih aktif menangkal serangan kejahatan transnasional ini.

Kata kunci: kejahatan transnasional, kepabeanan, kewenangan, kelembagaan

-----

Transnational crime is a crime which is the tools and methods that is being used is pass through national territorial border. However, there's no sufficient attention from goverment to fight againts this kind of crime by using customs. Even though if the tools and methods have already passed
through territorial border so the proof and evidence have passed it too. Due to it, we can take temporary conclutions that the authority and responsibility of customs institution need to be optimalized in order to prevent this transnational crime attack.

Keywords: transnational crime, customs, authority, institution.


Kata Kunci


kejahatan transnasional, kepabeanan, kewenangan, kelembagaan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


- Adrian Sutedi. 2012. Aspek Hukum Kepabeanan. Jakarta, Sinar Grafika.

- Ali Purwito M. 2013. Kepabeanan Indonesia: Konsep, Kebijakan dan enerapan. Tangerang Selatan: Jelajah Nusa.

- Barda Nawawi Arief. 1994. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan

Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publising.

- Buchari Alma, 2010, Pengantar Bisnis, Bandung: Alfabeta.

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lakin (Laporan Kinerja) 2014, Kementerian Keuangan, Jakarta.

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Renstra (Rencana Strategi) 2015-2019. Kementerian Keuangan, Jakarta.

- Eddhi Sutarto. 2011. Reformasi Sistem Hukum dan Kebijakan Kepabeanan di

Indonesia: Studi tentang Rekonstruksi Reformasi Kepabeanan di Indonesia.

Disertasi UNDIP. Semarang.




DOI: http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v1i1.606

Article Metrics

Sari view : 1412 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




slot gacor

SLOT GACOR

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot online

slot gacor hari ini

link slot gacor

bokep indo

link bokep baru

slot terbaru

slot mudah jackpot

slot maxwin

Situs slot gacor hari ini

slot thailand

slot malaysia

slot philipines

slot tergacor

daftar slot

slot qris

slot demo

daftar toto

toto slot

slot gacor

slot gacor

slot gacor

slot gacor

mahjongs ways

slot gacor pgsoft

slot gacor

slot gampang menang

slot gacor 2025

slot88

slot toto

slot gacor terbaru

slot gacor hari ini

slot gacor

slot gacor slot gacor

slot gacor



Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed at:



Member of:



Visitors:

Tandai Penghitung

Web
Analytics