IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMER 30 TAHUN 2014 SEBAGAI LANDASAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAKAN KORUPSI OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN

Quinta Nursabrina

doi:10.35973/malrev.v3i1.2805

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMER 30 TAHUN 2014 SEBAGAI LANDASAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAKAN KORUPSI OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN

Quinta Nursabrina

Abstract

Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pejabat pemerintah baik di kabupaten maupun kota di negreri ini yang melakukan penyalahgunaan wewenang untuk melakukan korupsi. Korupsi di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya implementasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 dalam pembrantasan korupsi di Indonesia.

Keywords

implementasi ; undang-undang, korupsi; pejabat; pemerintah

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang((legisprudence), Jakarta: Kencana, 2009. Hlm. 298.

Dika Yudanto, Nourma Dewi, “Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, hlm. 35.

Efendi A’an dan Freddy Poernomo.2017. Hukum Administrasi. Jakarta Timur: Sinar Grafika

H.M. Soerya Respationo, “Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih Menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jilid 42 No. 1 Tahun 2013, hlm. 115., sebagaimana dikutip dalam Marojahan JS Panjaitan,Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 24 Juli 2017: 431 – 447.

H. Ujang Abdullah, SH, M. Si., Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

https://www.kpk.go.id/id/statistic/ penindakan/tpk-berdasarkan instansi)

Igm Nurjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Pustaka Pelajar, hlm. 14.

Kartini Kartono. Patologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003

Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 258.

Philiphus M. Hadjon, dkk. 2012. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Putusan Badan Peradilan, Varia Peradilan, No.223 Th.XIX. April 2004, hlm 4.

Sahputra, M, dkk. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terkait Pemberantasan Korupsi. Aceh: LAN (puslatbang KHAN).

DOI: http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v3i1.2805