PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG

Denis Ventidenada Munif

Abstract


Perencanaan penataan ruang wilayah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota akibat adanya pelanggaran pembangunan bangunan gedung oleh masyarakat yang tidak hanya merugikan masyarakat sekitar tetapi juga mengganggu tatanan tata ruang wilayah yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota. Penelitian ini membahas beberapa Peraturan penegakan hukum pelanggaran pembangunan bangunan gedung di Kota Semarang dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan statute approach/pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundangan-undangan serta wawancara dengan Dinas terkait dengan tujuan agar masyarakat memahami perencanaan tata kota serta akibat apabila melanggar. Peraturan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan bangunan gedung Kota Semarang antara lain mengacu pada UU Cipta Kerja, Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, serta Perwal Kota Semarang No. 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan bangunan gedung berupa SDM yang kurang dan akses yang sulit.


Keywords


Gedung; Pemerintah; Penataan; Tata Ruang

References


Khairunnisah dan Makrondjit (2018), PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MEMBANGUN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA (STUDI PELANGGARAN BANGUNAN DI JALAN AHMAD YANI KOTA SEMARANG). Jurnal LEGALITAS Volume 3 Nomor 2, Desember 2018. Hal 53

Muhar Junef (2016), PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PENATAAN RUANG GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. Jurnal Penelitian Hukum De Jure No:740/AU/P2MI LIPI/04/2016.

Budiyanto. (2017). Penegakan Perda dalam Rangka Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Ruang oleh Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Workshop Workshop Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang. Semarang, Indonesia: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

Yuni Dwi. (2017). Panduan Praktis Mengurus IMB Rumah Tinggal. Jakarta: Pustaka Grhatama.

Yunus Wahid. (2014). Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Peraturan Walikota Semarang Nomor 14 Tahum 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang

Persyaratan IMB Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. http://distaru.semarangkota.go.id/persyaratan-imb/




DOI: http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v3i02.2904

Article Metrics

Abstract view : 568 times
PDF (Bahasa Indonesia) - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Publishing Office :


Indexed in :





Creative Commons License

view MaLRev stats